KOMA.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) resmi mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Gerakan tersebut menjadi langkah besar pemerintah dalam memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara menyeluruh, mulai dari proses sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga saat kembali ke Tanah Air.
Peluncuran gerakan nasional ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.
Frans Freddy Soroti Kericuhan Diskusi di UGM: Kampus Harus Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Adu Emosi
Turut hadir pula jajaran internal Kementerian P2MI seperti Wakil Menteri P2MI Cristina Aryani, Wakil Menteri Dzulfikar Ahmad Tawalla, hingga Sekjen KP2MI Komjen Pol Dwiyono. Acara juga diikuti secara virtual oleh BP3MI dan pemangku kepentingan daerah di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Ingatkan Bahaya Jalur Ilegal
Ghilman Hanif Ingatkan Kritik Mahasiswa Harus Jadi Bahan Evaluasi, Bukan Ancaman bagi Pemerintah
Sebelum pencanangan dimulai, acara diawali dengan pemutaran video arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahaya penempatan pekerja migran secara nonprosedural.
Dalam pesannya, Presiden mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur iming-iming sindikat ilegal yang menjanjikan keberangkatan cepat ke luar negeri.
“Sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” tegas Presiden Prabowo dalam tayangan video tersebut.
Mukhtarudin: PMI Adalah Pejuang Ekonomi Bangsa
Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa transformasi kelembagaan dari BP2MI menjadi kementerian merupakan amanat besar Presiden untuk memperkuat perlindungan pekerja migran.
Menurutnya, Kementerian P2MI kini tidak hanya menjalankan fungsi operator, tetapi juga regulator sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 90 Tahun 2024.
“Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami agar meningkatkan kualitas pelindungan bagi pekerja migran. Baik dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, serta setelah mereka bekerja,” kata Mukhtarudin.
Ia menegaskan, PMI bukan sekadar angka statistik, melainkan pejuang ekonomi keluarga yang memiliki kontribusi besar terhadap negara.
Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi Pekerja Migran Indonesia sepanjang 2025 disebut mencapai Rp288 triliun.
Mukhtarudin menyebut dampak positif remitansi semakin terasa ketika para pekerja migran kembali ke Indonesia dengan membawa keterampilan dan modal usaha.
“Dari migrasi yang aman, lahir kemandirian dan kesejahteraan. Dan inilah yang kita sebut sebagai brain circulation,” ujarnya.
Ribuan Keberangkatan Ilegal Digagalkan
Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin juga mengungkap capaian pengawasan dan pelindungan pekerja migran selama periode Januari hingga April 2026.
Kementerian P2MI tercatat berhasil menggagalkan 1.353 keberangkatan calon pekerja migran ilegal di berbagai titik perbatasan.
Selain itu, kementerian juga telah melakukan takedown terhadap 4.213 konten digital berbahaya dan menangani 1.173 pengaduan pekerja migran dari berbagai negara penempatan.
“Kondisi ini menegaskan bahwa negara harus hadir. Bukan hanya melalui kebijakan di atas kertas, tetapi juga hadir langsung di ruang-ruang kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Desa Migran Emas Jadi Garda Terdepan
Gerakan Nasional Migran Aman disebut tidak berhenti pada seremoni peluncuran semata, melainkan menjadi instrumen pencegahan yang langsung menyasar masyarakat hingga tingkat desa.
Pemerintah mendorong lima strategi utama, mulai dari penyebaran informasi secara masif, mitigasi risiko dan deteksi dini, penguatan kolaborasi lintas sektor, edukasi akar rumput, hingga pelibatan purna PMI sebagai agen perubahan.
Melalui program Desa Migran Emas, pemerintah telah menetapkan sebanyak 669 desa di seluruh Indonesia sebagai pusat edukasi dan pelindungan pekerja migran.
Mukhtarudin meminta kepala daerah, perangkat desa, tokoh agama, hingga media massa ikut terlibat aktif menyuarakan pentingnya migrasi aman.
Penyerahan E-PMI dan Pesan Dudung
Usai peluncuran gerakan, Kementerian P2MI secara simbolis menyerahkan Kartu Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI) kepada tiga calon pekerja migran.
Momen tersebut turut diwarnai dialog hangat antara Kepala KSP Dudung Abdurachman dengan salah satu CPMI asal Indramayu.
Dalam kesempatan itu, Dudung memberikan pesan moral agar para pekerja migran tetap menjaga nama baik Indonesia selama bekerja di luar negeri.
“Jaga nama baik bangsa dan negara,” pesan Dudung kepada calon pekerja migran tersebut.
Pemberian E-PMI ini menjadi simbol penguatan sistem pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia, sekaligus menandai kesiapan layanan digital terintegrasi bagi para “Pejuang Keluarga” Indonesia di luar negeri.
