Koma.id– Setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menaikkan pangkat Pangdam Jaya dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal beberapa bulan lalu, kini Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat kepada Kapolda Metro Jaya dari Inspektur Jenderal menjadi Komisaris Jenderal. Langkah simultan ini memantik pertanyaan mengapa TNI-Polri menempatkan jenderal bintang tiga di Jakarta?
Penelii Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai kenaikan pangkat Kapolda Metro Jaya yang menyusul Pangdam Jaya tersebut menandakan bahwa negara kini memandang Jakarta sebagai pusat keamanan strategis nasional, bukan sekadar wilayah administratif biasa.
”Tetapi penanda peningkatan bobot komando, otoritas koordinasi, dan akses langsung ke pengambilan keputusan strategis nasional,” kata dia dikutip.
Dari kacamata politik dan keamanan, Bambang menilai langkah tersebut memperlihatkan menguatnya pendekatan securitization dalam tata kelola Jakarta. Negara kini menempatkan stabilitas politik ibu kota sebagai isu keamanan yang membutuhkan penguatan simultan dari aparat kepolisian dan militer.
”Dalam perspektif kritis, penguatan aparatur keamanan modern sering tidak hanya bertujuan mengatasi kriminalitas, tetapi juga mengelola ketertiban sosial dan politik,” ujarnya.
Namun, Bambang mengingatkan bahwa kenaikan status komando tanpa reformasi akuntabilitas, kontrol sipil, dan kultur demokratis aparat berisiko memperbesar struktur keamanan tanpa memperkuat rasa aman publik. Menurutnya, ukuran keamanan demokratis bukanlah seberapa tinggi pangkat aparat, melainkan seberapa efektif negara menjaga stabilitas tanpa mengikis kebebasan sipil.
Bambang juga menyoroti risiko yang membayangi, antara lain semakin dominannya pendekatan kontrol keamanan terhadap ruang sipil, demonstrasi, serta perbedaan pendapat politik.
”Problemnya, keamanan Jakarta sesungguhnya tidak semata soal kapasitas koersif negara. Akar persoalannya justru banyak bersifat struktural seperti ketimpangan sosial, distrust terhadap institusi, penegakan hukum yang problematik, dan polarisasi politik,” pungkasnya.
