Koma.id– Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, masih melenceng alias belum tepat sasaran. Pasalnya hasil kajian terbaru, mayoritas konsumsi BBM subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.
“Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas,” ungkap Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andri Satrio Nugroho dalam acara bertajuk Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Bocor Anggaran dikutip.
Menurut Andri, melencengnya subsidi karena skema yang masih berbasis pada komoditas atau barang, bukan pada individu penerima manfaat. Pola membuka celah besar bagi penyimpangan distribusi, sehingga subsidi tidak dinikmati secara eksklusif oleh masyarakat yang membutuhkan.
Harusnya subsidi BBM diarahkan kepada kelompok rentan secara lebih tepat, bukan diberikan melalui mekanisme harga barang yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Artinya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam hal ini untuk Pertalite,” tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, INDEF mendorong pemerintah melakukan transformasi kebijakan menuju skema subsidi langsung. Dalam pendekatan ini, bantuan diberikan kepada individu atau rumah tangga sasaran secara spesifik melalui sistem by name by address, sementara harga BBM dilepas mengikuti mekanisme pasar.
Melalui skema subsidi langsung, masyarakat berpenghasilan rendah dinilai tetap memiliki daya beli untuk mengakses BBM berkualitas tanpa harus dibatasi pada jenis tertentu. Pendekatan ini juga dapat mengurangi kesenjangan kualitas konsumsi energi antara kelompok masyarakat.
Lebih lanjut, INDEF mengingatkan bahwa reformasi subsidi menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Gejolak geopolitik yang memengaruhi harga minyak dunia berpotensi meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara apabila pemerintah terus mempertahankan skema subsidi berbasis komoditas.
“Ketika gejolak geopolitik terjadi seperti ini, dampaknya tekanan fiskal Indonesia semakin besar, karena pemerintah memperbesar subsidi agar BBM tak naik,” pungkasnya.
