Koma.id — Nama Jusuf Kalla kembali menjadi sorotan publik setelah potongan video ceramahnya viral di media sosial dan memicu kontroversi. Dalam video tersebut, JK dituding memfitnah bahkan menistakan ajaran Kekristenan terkait penggunaan istilah “mati syahid” dalam konflik Poso dan Ambon.
Namun, tuduhan tersebut dipastikan tidak berdasar. Potongan video yang beredar diketahui telah dipenggal dari konteks utuh, sehingga memunculkan narasi yang menyesatkan.
Jurnalis Republika Ditangkap Tentara Israel
Melalui juru bicaranya, Husain Abdullah, dijelaskan bahwa pernyataan JK disampaikan dalam sebuah ceramah di Universitas Gadjah Mada. Pernyataan itu, kata Husain, tidak dimaksudkan untuk menyinggung ajaran agama tertentu, melainkan menggambarkan realitas sosial yang terjadi saat konflik bernuansa SARA di Poso dan Ambon.
“Pernyataan tersebut adalah bagian dari penjelasan Pak JK mengenai situasi konflik saat itu, bukan untuk mengomentari teologi agama mana pun,” ujar Husain, dikutip Senin (13/4/2026).
Ia menegaskan, dalam ceramah tersebut JK justru berupaya meluruskan pemahaman keliru yang berkembang di tengah masyarakat pada masa konflik. Saat itu, kedua pihak yang bertikai sama-sama menggunakan narasi “perang suci” dan mengklaim korban sebagai “mati syahid”.
Menurut Husain, hal tersebut yang kemudian dikritik oleh JK sebagai bentuk penyimpangan pemaknaan agama dalam konflik kekerasan.
Upaya pelurusan itu juga menjadi bagian penting dari proses perdamaian yang difasilitasi JK melalui Perundingan Malino I dan Perundingan Malino II. Kedua perundingan tersebut dikenal sebagai titik balik yang berhasil meredam konflik berdarah di Poso dan Ambon.
Dalam berbagai kesempatan, JK juga menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi kemanusiaan maupun ajaran agama.
“Tidak ada agama yang membenarkan kekerasan terhadap masyarakat sipil,” demikian pesan yang berulang kali disampaikan JK dalam berbagai forum.
Dengan demikian, narasi yang menyebut JK menistakan agama dinilai sebagai bentuk disinformasi yang muncul akibat pemotongan konteks ceramah. Pihak JK mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang tidak utuh dan menyesatkan.
