Koma.id– Penasihat Kapolri, Prof. Hermawan Sulistyo, membeberkan alasan dan perspektif akademiknya dalam penulisan buku “Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan” saat acara bedah buku yang digelar hari ini, Rabu (4/2/2026).
Hermawan menegaskan, buku tersebut bukan biografi personal yang bersifat pujian, melainkan kajian kebijakan yang menempatkan sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konteks sosial dan politik nasional.
Dalam buku tersebut, Hermawan menekankan bahwa pendekatan yang digunakan tidak berisi glorifikasi, melainkan analisis bagaimana Listyo Sigit merancang dan menjalankan kebijakan, baik dalam situasi krisis maupun saat kondisi relatif stabil. Faktnya Listyo telah menjabat sebagai Kapolri sejak 17 Januari 2021 dan kini melampaui lima tahun masa jabatan, menjadikannya salah satu Kapolri dengan masa tugas terpanjang dalam sejarah institusi tersebut.
Hermawan menilai, keberlanjutan kepemimpinan itu berkontribusi pada stabilitas Polri, termasuk dalam menghadapi berbagai isu sensitif, seperti wacana kebangkitan dwifungsi seperti era Soeharto. Kecakapan Listyo dalam memimpin membuat institusi kepolisian tetap bertahan sebagai institusi sipil yang menjalankan fungsi utama menjaga keamanan, ketertiban, dan keteraturan sosial.
“Dan Polri selamat. Contohnya salah satunya adalah di tengah-tengah gempuran tentang dwifungsi Polri,” kata Hermawan dalam sambutannya.
Sepanjang kariernya sebagai penasihat Kapolri, Hermawan menilai Listyo menghadapi masa-masa sulit yang jarang dialami pimpinan Polri sebelumnya. Namun, ketenangan dan konsistensi sikap Kapolri dinilai menjadi faktor utama yang menjaga soliditas institusi di tengah tekanan publik dan politik.
“Jenderal Sigit ini, mengalami masa-masa yang sangat sulit bagi polisi biasa. Ketenangannya beliau itu menjadi kekuatannya kemudian,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebagai institusi sipil secara hukum dan normatif, kepolisian seharusnya dapat ditempatkan dan berperan di berbagai ruang institusi sipil lainnya tanpa menimbulkan polemik.
Pasalnya sesuai prinsip dasar kepolisian sebagai institusi sipil, berbeda secara fundamental dengan militer.
“Polisi itu sudah institusi sipil secara hukum maupun secara normatif, karena sudah institusi sipil seharusnya ditempatkan di manapun, di semua institusi sipil yang lain, ya boleh. Apa masalahnya?,” tandasnya.
