Koma.id– Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Umat Islam (PUI), Irfan Ahmad Fauzi, menegaskan posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah konstitusional dan sah. Jadi penolakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap wacana Polri di awah kementerian merupakan sikap kelembagaan dalam menjaga efektivitas sistem presidensial.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Ia menilai isu Polri di bawah kementerian sengaja dimainkan untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto sekaligus negara. Mengingat, penempatan Polri di bawah Presiden penting untuk menjaga rantai komando yang selama ini telah berjalan stabil.
Dukungan juga datang dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Ia menilai Polri harus tetap berada di bawah Presiden demi menjaga profesionalisme institusi dan memastikan penegakan hukum berjalan independen sesuai mandat konstitusi.
