Koma.id – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum mengungkap pelaku dan dalang teror terhadap aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI).
Teror tersebut dinilai serius mengancam kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi di lingkungan kampus.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, rangkaian teror terhadap aktivis BEM UI tidak bisa dipandang sebagai persoalan internal pemilihan ketua BEM semata, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melemahkan gerakan mahasiswa yang selama ini aktif mengawal jalannya pemerintahan.
“Teror ke para aktivis BEM mengancam kebebasan di kampus dan berpotensi meredam gerakan mahasiswa. Polanya mirip dengan teror yang dialami aktivis lingkungan dan pemengaruh media sosial akhir Desember lalu, menyusul suara kritis mereka terhadap pemerintah,” kata Usman.
Menurutnya, wajar apabila mahasiswa mempertanyakan dugaan campur tangan negara dalam aktivitas BEM, termasuk dalam proses Pemilihan Raya (Pemira) UI 2026. Ia menegaskan teror yang dialami mahasiswa bertujuan menciptakan efek gentar, yang berbahaya bagi iklim demokrasi.
“Kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk berpikir kritis, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, bukan justru dibayangi rasa takut,” ujarnya.
Usman juga menilai, inisiatif Rektorat UI membentuk tim investigasi internal tidak dapat menggantikan peran aparat penegak hukum.
Amnesty menegaskan, penyelidikan pidana tetap mutlak diperlukan untuk mengungkap pelaku dan aktor di balik teror.
Ia turut menyoroti konteks lebih luas, yakni menguatnya kembali pembatasan terhadap kritik warga negara menggunakan dalih hukum, seperti penghinaan presiden atau institusi negara, yang dinilainya berbau kolonial dan tidak boleh ditoleransi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Amnesty dari sumber kredibel, sejumlah mahasiswa UI mengalami doksing, ancaman fisik, peretasan akun, hingga teror pengiriman paket misterius, baik secara daring maupun luring.
Teror muncul setelah beredarnya kritik soal dugaan keterlibatan seorang politisi dan aparat dalam kegiatan BEM UI serta Pemira UI 2026.
Seorang project officer (PO) Pemira UI mengaku menerima teror siber dan fisik sehari setelah grand closing Pemira UI pada 12 Januari 2026.
Ia mendapat pesan ancaman melalui WhatsApp, peringatan agar tidak memihak pasangan calon tertentu, hingga kiriman kardus disertai ancaman balasan jika tuntutan tidak dipenuhi.
Korban juga mengaku mengalami teror fisik oleh pengendara motor tak dikenal di lingkungan UI pada Selasa (13/1/2026) dini hari. Pelaku disebut menodongkan pistol sambil mengancam.
Teror juga dialami ketua dan wakil ketua BEM UI terpilih, berinisial YMI dan FA, sehari setelah pemira, 13 Januari 2026. YMI melaporkan upaya peretasan akun WhatsApp, ancaman pembunuhan, hingga kiriman paket COD berupa topeng dengan tagihan ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Sementara itu, FA mengaku keluarganya ikut diteror. Nomor ponsel ayahnya diretas untuk menyebarkan pesan dan video ancaman, termasuk ilustrasi FA sebagai target eksekusi. FA juga menerima dua paket mencurigakan berisi alat pemotong tanaman dan sebuah kursi roda.
Tak hanya pengurus BEM, mahasiswa UI lainnya yang sekadar menyampaikan pendapat atau membagikan unggahan terkait pemira juga dilaporkan mengalami doksing dan teror paket tak dikenal.
Saat ini, pihak Rektorat UI telah membentuk tim investigasi gabungan untuk mengusut rangkaian teror dan mendampingi korban melapor ke kepolisian. Amnesty menegaskan, pengungkapan tuntas kasus ini penting demi melindungi demokrasi kampus dan kebebasan sipil.
