Koma.id– Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan optimistis bahwa reformasi budaya di tubuh Polri akan terwujud pada 2026. Optimisme publik tersebu tidak lepas dari model kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengusung agenda PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dengan menempatkan transformasi budaya organisasi sebagai fondasi utama, sekaligus melengkapi reformasi struktural dan operasional Polri.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, dalam peluncuran hasil survei nasional bertajuk “Optimisme Publik terhadap Transformasi Budaya Polri” di Jakarta.
Ia menyatakan, pandangan dan pengalaman masyarakat sebagai penerima langsung layanan kepolisian menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana perubahan budaya Polri dirasakan dan dianggap berkelanjutan.
Pengamat: Kembalinya Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode Bisa Ganggu Mimpi Elite Koalisi Jadi Cawapres
Berdasarkan hasil survei, 76,2 persen responden mengaku optimistis bahwa transformasi Polri akan terjadi pada 2026. Sebanyak 19,9 persen responden menyatakan kurang optimistis, sementara 3,9 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
“Dapat dilihat bagaimana Polri menertibkan anggotanya yang melakukan pelanggaran. Transparansi tata kelola dan juga modernisasi pelayanan juga menjadi perhatian dari responden ketika melihat keseriusan polri melakukan transformasi,” ujar Fernando lewat keterangannya.
Selain itu, 67,8 persen publik menyatakan yakin Polri memiliki keberanian melakukan koreksi internal. Adapun 22,2 persen responden menyatakan kurang optimistis dan 10 persen lainnya memilih tidak menjawab. Survei juga menunjukkan 72,2 persen publik optimistis akan terjadi pergeseran signifikan budaya militeristik menuju civilian policing di tubuh Polri.
Tak hanya itu, 69,2 persen publik meyakini Polri semakin berorientasi pada pelayanan publik, bukan pada penggunaan kekuasaan. Sebanyak 75,9 persen publik juga optimistis kepemimpinan Polri akan menjadi teladan, sementara 65,6 persen menilai Polri akan responsif terhadap penanganan kejahatan siber, transnasional, dan bentuk-bentuk kejahatan modern lainnya.
RPI juga mencatat 73,1 persen responden optimistis Polri mampu memperkuat community policing pada 2026. Sisanya, 17,5 persen menjawab kurang optimistis, dan 9,4 persen memilih tidak menjawab.
Meski demikian, ia menilai masih diperlukan perbaikan dalam penerapan hukum, khususnya terkait kecepatan penanganan perkara, agar kepercayaan publik terhadap proses transformasi Polri semakin menguat.
Survei RPI dilaksanakan pada 2–9 Januari 2026 terhadap 1.200 responden berusia di atas 17 tahun yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan margin of error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
