Koma.id– Pemerintah bersama Danantara tengah menyiapkan skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Langkah ini diambil untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi modern tersebut tanpa mengganggu efisiensi maupun operasionalnya.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa skema pembayaran utang dibagi antara pemerintah dan pihak operator. Pembagian ini diharapkan menjadi solusi berimbang agar proyek strategis nasional itu tetap berjalan optimal di tengah kewajiban finansial yang cukup besar.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara akan tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang KCJB yang mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Bahkan, sebagian dana pelunasan disebut akan bersumber dari hasil sitaan kasus korupsi yang dikelola negara.
Sementara itu dalam waktu dekat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengirim tim ke China untuk membahas secara langsung mekanisme pelunasan dan restrukturisasi utang proyek Whoosh dengan para pemegang saham asing.
Namun, di tengah upaya penyelamatan proyek, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti dugaan korupsi dalam pengadaan lahan Whoosh. Lembaga antirasuah itu menemukan indikasi adanya aset negara yang dijual kembali kepada negara sendiri dengan harga tidak wajar.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada KPK.
Ia menegaskan bahwa seluruh mekanisme pengadaan tanah telah dilakukan sesuai prosedur serta berdasarkan penilaian profesional. Nusron juga memastikan bahwa ATR/BPN siap memberikan seluruh data dan dokumen yang diperlukan penyidik untuk mengungkap kasus ini secara transparan.
