Koma.id– Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adili Soeharto menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Kebudayaan RI, yang dipimpin Fadli Zon tersebut.
Mereka menolak rencana pemerintah memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Dalam aksi tersebut, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menegaskan bahwa rencana pemberian gelar tersebut merupakan langkah keliru dan berpotensi menyesatkan ingatan publik terhadap sejarah kelam masa Orde Baru.
“Aksi hari ini dari gerakan masyarakat adili Soeharto yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan juga individu yang menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto,” kata Dimas, Kamis (6/11/2025).
Dimas menilai Soeharto tidak layak dianugerahi gelar tersebut karena rekam jejaknya yang dinilai penuh pelanggaran HAM serta dugaan praktik korupsi. Ia menyebut deretan peristiwa kekerasan negara sejak tragedi 1965-1966 hingga kasus penculikan aktivis 1998 sebagai catatan penting yang tidak boleh diabaikan oleh Dewan Gelar.
“Selama memimpin 32 tahun, ada banyak sekali tragedi kemanusiaan yang terjadi sejak tahun 1965-1966 hingga peristiwa kekerasan negara menjelang lengsernya Soeharto tahun 1998,” tandasnya.
Ia menyebut pemberian gelar kepada Soeharto dapat diartikan sebagai upaya cuci dosa sejarah. Dimas menekankan bahwa nama Soeharto telah disebut dalam sembilan kasus pelanggaran HAM yang diselidiki oleh Komnas HAM, termasuk kasus penculikan aktivis menjelang kejatuhannya.
Selain isu HAM, Dimas juga menyoroti dugaan praktik korupsi yang selama ini dikaitkan dengan Soeharto. Menurutnya, jika pemerintah tetap memberikan gelar tersebut, maka negara dinilai berpihak pada narasi sejarah yang salah.
“Kalau pemerintah tetap menetapkan Soeharto sebagai pahlawan, itu artinya pemerintah menormalisasi perilaku koruptif dan melanggengkan impunitas. Republik ini melangkah ke sisi sejarah yang gelap,” katanya.
