Koma.id – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.084 korban baru keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam periode 6–12 Oktober 2025. Dengan tambahan tersebut, total korban keracunan MBG sejak awal tahun telah mencapai 11.566 anak.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, secara tegas mengecam sikap pemerintah karena membiarkan dapur-dapur MBG tetap beroperasi meskipun “ribuan anak tumbang” setiap pekannya.
Menurutnya, penambahan kasus di dua provinsi baru—Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo)—mengindikasikan penyebaran yang semakin luas dan kurang terkontrol.
“Setiap pekan ribuan anak tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” ujar Ubaid.
Kasus Terdokumentasi di Daerah Lain & Reaksi Publik
Kasus keracunan akibat program MBG bukan fenomena baru. Di Bogor, misalnya, 36 pelajar SD dan SMP dilaporkan mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi menu MBG, dan beberapa di antaranya sempat dirawat di rumah sakit.
Sementara itu, survei terbaru JPPI di DPR mencatat 6.452 siswa mengalami keracunan dalam periode sebelumnya, dengan lonjakan signifikan dari minggu ke minggu.
Tantangan & Harapan ke Depan
Apa yang terjadi menunjukkan bahwa MBG sebagai program sosial besar rentan terhadap kegagalan bila pengawasan dan regulasi lemah. Bagian dari solusi yang banyak disuarakan adalah:
– Penutupan sementara dapur MBG bermasalah hingga investigasi selesai.
– Audit independen dan transparan terhadap seluruh jalur pengadaan dan distribusi bahan makanan.
– Peningkatan pelatihan higienitas dan keamanan pangan bagi pelaksana dapur MBG.
– Keterlibatan masyarakat, sekolah, dan lembaga sipil dalam pengawasan langsung.
JPPI mendesak agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata sebelum korban bertambah. Ubaid Matraji menekankan bahwa keselamatan anak tidak boleh dikorbankan demi target kuantitas program.
