Koma.id– Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Imparsial, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia, Walhi, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiatives, PBHI, Setara Institute mendesak pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan militer dalam gejolak sosial yang terjadi belakangan ini. Desakan ini disampaikan menyusul peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa beberapa Waktu lalu.
Koalisi yang meliputi Imparsial, HRWG, Walhi, Setara Institute, dan lainnya, menyoroti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan tersendatnya saluran dialog sebagai akar kemarahan massa. Mereka menegaskan bahwa demonstrasi damai sebagai manifestasi kebebasan berekspresi harus dilindungi konstitusi, bukan dihadapi dengan kekerasan represif yang berakibat jatuhnya korban jiwa.
Koalisi juga merespons beredarnya sejumlah dokumentasi foto dan video di media yang menyudutkan keterlibatan militer, khususnya anggota BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dalam provokasi kerusuhan dan pengrusakan. Bahkan dalam beberapa dokumentasi foto dan video yang beredar, serta beberapa tayangan media digital (semisal Bocor Alus Politik Tempo dll) menyebutkan militer diduga terlibat dalam gejolak sosial yang diwarnai kekerasan dan pengrusakan.
Peternak Menjerit Gegara Harga Telur Anjlok
Meski Mabes TNI melalui Wakil Panglima telah membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kehadiran personelnya hanya untuk tugas pengamanan, koalisi menilai keberadaan intelijen tempur di lapangan bersama massa aksi adalah tindakan yang keliru dan melenceng dari fungsi konstitusional TNI.
Oleh karena itu, koalisi mendesak Presiden sebagai otoritas sipil tertinggi untuk menarik militer dari urusan sipil dan mengembalikan TNI pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Lalu bentuk TPFI independen yang melibatkan tokoh masyarakat sipil untuk mengungkap fakta secara transparan, memastikan akuntabilitas, dan memberikan keadilan bagi korban serta jaminan ketidakberulangan.
