Koma.id– Kerja sama antara Universitas Udayana (Unud) dan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana memicu kontroversi di kalangan sivitas akademika.
Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani kedua belah pihak pada Rabu, 5 Maret 2025, dinilai berpotensi membuka celah intervensi militer ke dalam ruang akademis sipil.
Perjanjian tersebut tertuang dalam dokumen resmi bernomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 dan baru diumumkan secara publik lewat akun Instagram resmi Universitas Udayana pada Rabu, 26 Maret 2025. Namun, tak berselang lama setelah diumumkan, reaksi penolakan langsung muncul dari kalangan mahasiswa.
Penolakan paling menonjol datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Unud.
Pada Ahad, 30 Maret 2025, mereka mengunggah sebuah petisi di laman change.org berjudul “Kampus Bukan Barak: Cabut Kerja Sama Universitas Udayana dengan TNI AD!”.
Petisi tersebut menyoroti sejumlah klausul dalam PKS yang dianggap mengancam independensi akademik dan mencederai nilai-nilai kebebasan berpikir di lingkungan kampus.
