Koma.id, Jakarta – Adanya 24 daerah yang diperintahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) atas Pilkada 2024, merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan berbagai masalah yang timbul dalam pilkada maupun pemilu, akan menjadi bahan bagi DPR RI maupun pemerintah untuk memperbaiki sistem politik.
Dia mengatakan perbaikan sistem politik di Indonesia sudah sangat mendesak. Selain itu, Komisi II DPR menaksir perkiraan biaya yang dibutuhkan menggelar pemungutan suara ulang di 24 daerah dampak dari putusan MK itu bisa mencapai hampir Rp 1 triliun.
Prabowo Hadir di Paripurna DPR
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, bahwa PSU Pilkada 2024 di sejumlah daerah tsb memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mengantisipasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.
