KOMA.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendesak pengusutan kasus dugaan penggunaan rumah dinas TNI di Cijantung, Jakarta Timur, sebagai kantor operasional judi online (judol) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tuntas.
Dave menilai keterbukaan dalam penanganan perkara tersebut penting untuk mengungkap fakta sebenarnya sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
“Komisi I DPR RI memandang kasus ini harus ditangani secara transparan, akuntabel, dan tuntas agar tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat,” kata Dave, Minggu (11/10/2026).
Dalam kasus tersebut, sebanyak 12 orang diamankan, terdiri dari 11 warga sipil dan seorang perwira militer berpangkat Letnan Kolonel. Dave menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan pihak yang terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Penegakan hukum yang konsisten penting dilakukan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga kehormatan institusi serta kepercayaan publik,” ujarnya.
Perwira TNI Terlibat Harus Ditindak Tegas
Dave menegaskan, dugaan keterlibatan seorang perwira TNI dalam perkara tersebut tidak serta-merta mencerminkan institusi TNI secara keseluruhan. Namun, ia meminta agar setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan anggota militer diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“TNI merupakan institusi negara yang memiliki sistem pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin yang jelas. Karena itu, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, maka proses penanganannya harus tetap mengacu pada ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku,” jelas Dave.
Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang luput dari proses hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan.
Ia juga menilai kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik judi online merupakan persoalan nasional yang membutuhkan penanganan serius, termasuk melalui penguatan integritas, profesionalisme, pembinaan personel, dan sistem pengawasan di setiap institusi.
Dave menegaskan Komisi I DPR mendukung langkah TNI untuk mengusut perkara tersebut secara profesional dan terbuka.
“Komisi I DPR RI mendukung penuh langkah TNI dalam menangani perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan transparan. Kami meyakini bahwa penegakan aturan yang konsisten, disertai pembinaan dan penguatan tata kelola organisasi yang berkelanjutan, akan semakin memperkokoh integritas institusi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI,” tutur Dave.
Berawal dari Penggerebekan di Cijantung
Kasus ini mencuat setelah sebuah rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, digerebek pada Minggu (4/10/2026). Rumah tersebut diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya telah menelusuri kasus tersebut. Seorang anggota Garnisun yang diduga menyewakan rumah dinas itu juga telah ditahan dan ditangani Polisi Militer.
Dalam penindakan di lokasi, aparat turut mengamankan warga sipil dan menyita sejumlah komputer yang diduga berkaitan dengan aktivitas operasional judi online.
Meski demikian, keterlibatan masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan. Pengusutan diharapkan dapat mengungkap bagaimana rumah dinas tersebut digunakan serta siapa saja yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
