Koma.id– Isu penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menuai pro dan kontra. Salah satu suara keras datang dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, yang secara tegas menolak wacana tersebut. Menurutnya, penempatan Polri di bawah Kemendagri berpotensi membuka peluang intervensi politik yang besar.
Bahrawi khawatir keputusan ini akan memudahkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD untuk melakukan intervensi politik terhadap Polri. Apalagi, menurutnya, meskipun Polri saat ini berada langsung di bawah Presiden, mereka masih rentan terhadap pengaruh politik yang pragmatis.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, turut memberikan kritik tajam terhadap usulan tersebut. Ia menanggapi dengan keras usulan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, yang mendukung penempatan Polri di bawah Kemendagri. Habiburokhman menyebutkan bahwa usulan itu sebagai bentuk pembodohan publik yang tidak layak diterima, mengingat pentingnya posisi Polri yang independen dalam menjalankan tugasnya di negara demokratis.
Kortas Tipidkor Polri Kembali Geledah Ruko Cipete, Lima Jam Disisir Lalu Digembok dan Dirantai
