Koma.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta TNI-Polri ikut menyukseskan Pemilu 2024 mendatang. Menurut Ketua PBNU, Ahmad Fahrurrozi, sudah seharusnya TNI-Polri memastikan jalannya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil).
“Kita sepakat bahwa diwajibkan netralitas TNI dan Polri untuk memastikan bahwa Pemilu akan berlangsung jurdil,” kata ulama yang akrab disapa Gus Fahrur itu, saat dihubungi, Minggu (31/12/2023).
Dia meminta korps militer dan Bhayangkara tidak mengintervensi proses berlangsungnya Pemilu.
“Tanpa intervensi militer atau polisi yang dapat mengganggu proses pemilihan,” ungkap Gus Fahrur.
“TNI dan Polri harus berupaya membantu menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pemilu. Agar tidak ada tindakan kekerasan dan pelanggaran untuk mengawal pelaksanaan Pemilu berkualitas, damai, dan aman,” tegas dia.
Begitu juga dengan aparatur sipil negara (KPU) dan penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Pihaknya mendesak semua pihak yang dilarang mengikuti kontestasi Pemilu untuk mematuhi undang-undang yang berlaku.
“Begitu juga ASN dan KPU harus benar-benar netral. Ini penting untuk menjaga keadilan dan integritas Pemilu, serta mencegah terjadinya kecurangan,” sebutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan khusus kepada TNI-Polri terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
Kedua instansi tersebut diminta menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, dengan cara menjaga netralitas.
