Koma.id– Keputusan mengejutkan telah diambil oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang mengonfirmasi pembatalan rencana pengosongan Pulau Rempang yang semula direncanakan pada 28 September 2023. Keputusan ini merupakan hasil dari serangkaian dialog intensif dan penolakan keras yang datang dari komunitas lokal, khususnya warga dari 16 kampung tua yang berpotensi terdampak oleh rencana pembangunan megaproyek, Rempang Eco City.
Sejak pengumuman rencana pengosongan tersebut, suara protes dan penolakan dari komunitas lokal terus bergema. Warga Pulau Rempang bersatu untuk melawan pembangunan yang mereka anggap akan mengusir mereka dari tanah leluhur mereka.
Jurnalis Republika Ditangkap Tentara Israel
Walaupun ada yang bersedia direlokasi, banyak yang tidak ingin meninggalkan tempat yang telah mereka panggil rumah selama bertahun-tahun.
“Atas arahan tim, kemudian kita memutuskan. Yang pertama, relokasi ke Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat,” ucap Bahlil dalam konferensi pers.
Di tengah polemik ini, sebagian besar warga Kelurahan Sembulang, Pulau Rempang, telah mulai memindahkan barang-barang mereka ke tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah. Relokasi ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang difasilitasi oleh BP Batam.
Namun, selain dinamika lokal, konflik Rempang juga telah menjadi perhatian karena dituduh dimanipulasi oleh kelompok yang berupaya memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan tertentu, termasuk kelompok pengasong khilafah. Mereka mencoba memanfaatkan ketegangan ini untuk mencari dukungan dan simpati dari masyarakat.
Bahkan, Bahlil menuding ada keterlibatan pihak asing dalam konflik yang terjadi di Pulau Rempang, beberapa waktu lalu. Hanya saja, ia enggan menyebutkan, pihak asing yang dimaksud.
“Karena ini tahun politik jadi mau dibawa-bawa ke sana, janganlah. Temuan saya sebagai tim saya tahu siapa barang ini yang ikut main, tapi yakinlah teman-teman, bahwa tidak hanya dalam negeri. Saya tahu siapa yang dari luar negeri,” ucapnya.
