Koma.id – Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Puspitasari menganalisis bahwa belum melihat fenomena polarisasi menjelang gelaran Pilpres 2024.
Akan tetapi, saat ini mulai banyak narasi-narasi politik yang justru mengarahan kepada praktik politik identitas.
“Kalau kita bicara polarisasi basis katanya itu adalah polar, kutub, berarti pengkutuban. Kalau kutup itu kan bicara utara selatan artinya ada dua kubu yang berbeda,” kata Puspitasari dalam podcast Koma Indonesia, Rabu (7/6/2023).
Menurut Puspitasari, dalam konteks menjelang pilpres saat ini lantaran calonnya masih ada tiga sehingga belum tercipta adanya upaya polarisasi.
“Akan tetapi yang mulai digiring lewat narasi-narasi politik itu lebih kepada persoalan penggunaan politik identitas sebagai basis untuk menyerang kelompok yang lain,” kata Puspitasari.
Dia menjelaskan, politik identitas sebagai basis untuk mendorong orang memilih orang tertentu yang dianggap memiliki atribut dari segi keagamaan, keetnisan dan itu kemudian memiliki kesamaan dengan para pemilih.
“Kalau kita bicara situasi yang terjadi sekarang ini, kita juga harus merujuk pada pengalaman 2014. Itu kan satu kurun waktu yang kita mulai bagaimana isu politik identitas soal komunis dan sebagainya itu diangkat,” ungkap Puspitasari.
“Komunis dalam hal ini dilawankan dengan konteks agama jadi ini politik identitas juga sebetulnya. 2016 menjelang Pilkada 2017 kampanye juga menggunakan politik identitas,” tambahnya lagi.
Puspitasari pun mencontohkan pada saat pandemi banyak menemukan hal yang juga menarik yang menjadi satu kurun waktu yang dipakai oleh banyak politisi juga untuk menyebarluaskan kabar burung, berita bohong tentang chip vaksin dan sebagaianya.
“Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Jadi artinya sekarang ini bukanya hanya bicara tentang polarisasi tetapi bicara tentang bagaimana upaya pembusukan lewat narasi-narasi propaganda itu ditujukan untuk menggerogoti legitimasi pemerintah,” tegas dia.
“(Saat ini) sudah mulai tentunya mulai dari kurun waktu 2014 terus sampai sekarang itu ada upaya sistimatik. 2020 sampai dengan 2022 itu menjadi momentum yang sangat dimainakan dengan jeli oleh para politisi untuk kemudian menggiring persoalan kesehatan pandemi menjadi isu yang diarahkan untuk menyerang kredibilitas dan legitimasi pemerintah,” paparnya.
