Koma.id–Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, mengirimkan surat kepada Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 2 Juni 2023. Surat tersebut memperingatkan adanya gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Dalam suratnya, Denny Indrayana mengingatkan bahwa upaya ini merupakan sebuah ancaman yang sangat berpotensi merusak prinsip demokrasi dan mengganggu stabilitas politik negara.
Denny menjelaskan bahwa gerakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda pemilu saat ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, dengan memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Isu ini dipolitisasi dengan tujuan untuk menunda pemilu.
Kedua, upaya merebut kedaulatan Partai Demokrat melalui peran Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. Saat ini, kelompok Moeldoko sedang mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) untuk mengesahkan AD/ART alternatif yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.
“Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena, saya duga, Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” jelasnya.
Prabowo Kumpulkan 400 Pegawai BUMN di Hambalang Buat Digembleng Jadi Calon Pemimpin Masa Depan
Saiful Huda Ems (SHE), Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, merespon surat tersebut. Menurutnya, Denny Indrayana tampaknya melupakan fakta bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden Republik Indonesia, sudah menjadi kartu mati di mata Megawati Soekarnoputri.
Surat itu juga menggambarkan Denny Indrayana mengambarkan ketakutannya lantaran kasus pembocoran rahasia negara sedang diproses Polisi.
“Takut diciduk Polisi, mulailah , Denny Indrayana meminta dukungan Ibu Megawati. Rupanya lupa, SBY itu kartu mati di hati Bu Megawati. Catat itu,” ucap SHE.
