Koma.id– Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta pemerintah meninjau ulang rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di berbagai daerah. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya penolakan dari masyarakat yang dinilai dipicu oleh persoalan sengketa lahan hingga potensi konflik dengan masyarakat adat.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Al Araf dari Centra Initiative, mengatakan penolakan terhadap pembangunan BTP terjadi di antaranya di Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang, Banten, serta Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
Pembentukan BTP Harus Disetop Karena Berpotensi Meningkatkan Pelanggaran HAM dan Konflik Agraria
Menurut Al Araf, penolakan tersebut dipicu oleh sengketa lahan yang mengancam ruang hidup masyarakat yang selama ini telah mengelola kawasan tersebut secara turun-temurun. Selain itu, rencana pembangunan BTP juga disebut memunculkan konflik dengan masyarakat adat terkait hak ulayat, seperti di Simawang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Koalisi juga menilai pembangunan BTP beserta perluasan struktur komando teritorial berpotensi menghambat peningkatan kesejahteraan prajurit dan profesionalisme TNI. Al Araf berpendapat pembangunan batalyon baru akan menambah beban anggaran pertahanan karena membutuhkan biaya operasional dan anggaran rutin yang lebih besar.
Ia menyebut selama ini porsi anggaran pertahanan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan rutin, seperti belanja pegawai, dibandingkan penguatan kemampuan prajurit, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta peningkatan profesionalisme TNI.
Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap rencana pembangunan BTP. Mereka juga mendesak pemerintah memberlakukan moratorium terhadap seluruh penambahan dan pembangunan struktur komando teritorial baru hingga dilakukan evaluasi secara komprehensif.
