Koma.id– Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti dua program strategis pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, yakni reformasi subsidi energi dan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, kedua kebijakan tersebut masih menghadapi persoalan mendasar yang harus diselesaikan agar implementasinya tidak menimbulkan masalah baru.
Said menyatakan reformasi subsidi energi yang mengandalkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat masih terkendala akurasi data. Tingginya tingkat exclusion dan inclusion error dinilai berpotensi menyebabkan masyarakat yang berhak tidak memperoleh subsidi, sementara penerima yang tidak memenuhi kriteria masih menikmati bantuan.
“Kalau mau jujur, tingkat exclusion-inclusion error-nya kan masih 68 persen, terutama terhadap subsidi energi. Maka cara yang terbaik, pemerintah mencoba melakukan dengan mekanisme setiap pembeli di SPBU ada barcode,” kata Said dikutip.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan sistem pendataan dan mekanisme distribusi subsidi sebelum kebijakan dijalankan secara penuh. Menurutnya, skema yang tepat harus mampu menjamin subsidi diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.
Selain subsidi energi, Said juga memberikan perhatian terhadap implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat tata kelola sejak tahap awal sehingga tidak menghadapi persoalan yang serupa dengan yang terjadi pada Badan Gizi Nasional (BGN).
“Mulai sekarang, mumpung masih awal, jangan sampai terjadi seperti tata kelola Badan Gizi Nasional. Maka tata kelola Koperasi Desa Merah Putih harus betul-betul dipersiapkan dengan matang. Agar tujuan mulia yang hendak dicapai oleh pemerintah tidak kemudian sama nasibnya dengan apa yang menimpa BGN hari ini,” tegasnya.
