KOMA.ID, JAKARTA – Penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto mulai memunculkan perhatian publik terkait status jabatannya di PT Pertamina (Persero).
Pasalnya, hingga saat ini Nanik masih tercatat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero), sebuah jabatan yang diperolehnya berdasarkan keputusan pemegang saham perusahaan pelat merah tersebut pada pertengahan tahun lalu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026) resmi menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana yang diberhentikan dari jabatannya.
Penunjukan tersebut dilakukan bersamaan dengan pergantian jajaran pimpinan BGN setelah Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun di tengah pengangkatan tersebut, muncul pertanyaan mengenai status Nanik di PT Pertamina (Persero).
Masih Tercatat sebagai Komisaris Pertamina
Berdasarkan dokumen resmi perusahaan, Nanik Sudaryati Deyang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham.
Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management Nomor SK-150/MBU/06/2025 dan Nomor SK.012/DI-DAM/DO/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero).
Hingga saat ini belum terdapat pengumuman resmi mengenai pemberhentian Nanik dari jabatan komisaris perusahaan energi terbesar di Indonesia tersebut.
Kondisi ini membuat Nanik untuk sementara tercatat memegang dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Komisaris PT Pertamina (Persero).
Potensi Rangkap Jabatan Jadi Sorotan
Rangkap jabatan pejabat publik kerap menjadi perhatian karena menyangkut aspek tata kelola pemerintahan, fokus kepemimpinan, serta potensi benturan kepentingan.
Terlebih, posisi Kepala Badan Gizi Nasional saat ini menjadi salah satu jabatan paling strategis di pemerintahan Presiden Prabowo karena bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar.
Program tersebut mencakup pengelolaan rantai pasok pangan nasional, pengawasan distribusi makanan, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Karena itu, sejumlah kalangan menilai jabatan Kepala BGN membutuhkan fokus penuh dari pejabat yang memimpinnya.
Di sisi lain, posisi Komisaris Pertamina juga memiliki tanggung jawab yang tidak ringan mengingat perusahaan tersebut merupakan BUMN strategis yang mengelola sektor energi nasional.
Menunggu Keputusan Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana Kepresidenan, Kementerian BUMN, maupun PT Pertamina (Persero) terkait apakah Nanik akan melepas jabatan komisaris setelah dilantik sebagai Kepala BGN.
Belum diketahui pula apakah pemerintah akan menunjuk pengganti Nanik di jajaran Dewan Komisaris Pertamina dalam waktu dekat.
Publik kini menanti kejelasan mengenai status jabatan tersebut, mengingat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya kepastian terkait posisi dan tanggung jawab pejabat negara dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, tantangan besar telah menanti Nanik di Badan Gizi Nasional. Selain melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis, ia juga dituntut untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut setelah pergantian pimpinan yang terjadi secara mendadak di tengah sorotan terhadap tata kelola program.
