Koma.id– Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengawasi serta mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Pasalnya mekanisme pengawasan tak bisa berjalan satu arah, melainkan harus membuka ruang koreksi timbal balik antar lembaga.
Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni dalam rapat dengar pendapat umum terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Menurutnya selama ini kritik dan pengawasan lebih banyak diarahkan kepada institusi kepolisian, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap berpotensi melanggar HAM, seperti tindakan aparat terhadap pelaku kejahatan.
“Kita mau bahwa polisi juga harus bisa mengoreksi HAM, yaitu Komnas HAM. Jangan cuma Komnas HAM koreksi kita, mengoreksi bahwa ini enggak boleh, ini pelanggaran HAM, tapi polisi juga harus mengoreksi yang bersangkutan,” katanya.
Menurutnya hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun demikian, ia menilai setiap lembaga negara juga harus menjaga kredibilitas institusi lain dengan memberikan penilaian yang objektif dan bertanggung jawab.
“HAM dimiliki oleh semua pihak, siapa pun dia, tapi harus dijaga juga kredibilitasnya lembaga lain. Harus bisa koreksi atas apa yang telah dilakukan atau disebutkan di ruang publik. Jangan sampai publik ini bingung,” imbuhnya.
Dalam pembahasan RUU Polri, Sahroni berharap sistem pengawasan terhadap institusi kepolisian dapat diperkuat secara profesional sehingga tidak memunculkan persepsi yang menyesatkan di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa penguatan Polri harus dibarengi dengan mekanisme kontrol yang efektif.
“RUU Polri ini ke depan makin kuat, makin baik, makin lebih strong. Strong bukan karena kekuasaannya, tapi karena satu faktor dijaga benar-benar oleh kita semua yang meliputi dari pengawasan,” tandasnya.
