Koma.id– Konferensi Republik yang digelar di Universitas Gadjah Mada menghasilkan tiga tuntutan utama, yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan seluruh kekuatan sipil di Indonesia. Forum tersebut juga memberi mandat kepada Sudirman Said dan Yanuar Nugroho untuk melanjutkan konsolidasi melalui rapat kerja lanjutan.
Sudirman menegaskan masyarakat sipil harus kembali menjadi pilar utama negara dan lebih percaya diri membangun hubungan dengan berbagai elemen, termasuk partai politik, aparat keamanan, dan pemerintah agar kebijakan publik lahir dari data serta bukti yang kuat.
Sementara Yanuar menekankan forum ini bukan gerakan politik praktis maupun agenda elektoral, melainkan ruang pertukaran gagasan yang lahir dari keresahan kolektif masyarakat sipil dan akan diperluas ke berbagai daerah secara gotong royong.
“Sudah saatnya kita masuk ke paradigma baru dengan lebih percaya diri,” kata Sudirman dikutip.
Dalam sesi diskusi, para pembicara menyoroti kemunduran demokrasi, menguatnya oligarki, lemahnya supremasi hukum, hingga tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Jaleswari Pramodhawardani menilai Indonesia sedang mengalami erosi lima pilar republik secara bersamaan, sementara Andi Widjajanto memperingatkan bahaya autocratic legalism yang menggunakan instrumen hukum untuk melemahkan demokrasi. Bhima Yudhistira dari CELIOS mendorong lahirnya Buku Putih ekonomi pro-rakyat dan pro-lingkungan serta memperluas gerakan hingga Maluku dan Papua.
“Ini kerja maraton untuk mengonseptualisasikan gagasan progresif yang selama ini terfragmentasi akibat minusnya kepemimpinan kolektif. Bukan sekadar penyerahan estafet kepada yang muda, melainkan pembagian peran dan tugas yang jelas, inter-generasi maupun intra-generasi,” katanya.
