Koma.id– Kepala BGN dilaporkan ke KPK: Lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal di Badan Gizi Nasional ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp49,5 miliar.
Dalam laporan tersebut, ICW turut menyeret nama Kepala BGN Dadan Hindayana serta perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan jasa sertifikasi halal.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menyebut ada empat persoalan utama yang disorot, yakni dasar hukum pengadaan, pemecahan paket proyek, dugaan pinjam bendera perusahaan, serta indikasi penggelembungan harga.
ICW menilai pengadaan tersebut bermasalah karena aturan justru mewajibkan sertifikasi halal dilakukan oleh SPPG, bukan BGN. Selain itu, ICW menemukan pengadaan dipecah menjadi empat paket dengan jenis pekerjaan dan penyedia yang sama sehingga diduga untuk menghindari tender terbuka.
Perusahaan yang ditunjuk juga disebut tidak terdaftar sebagai Lembaga Pemeriksa Halal di sistem BPJPH dan diduga mensubkontrakkan pekerjaan utama ke pihak lain.
“Maka bagi kami, yang seharusnya melakukan kerja-kerja atau pengurusan sertifikasi halal ini bukan dibebankan ke BGN, melainkan dibebankan kepada SPPG karena SPPG tadi sudah menerima insentif. Nah Itu persoalan yang pertama,” ujar Warna Alamsyah.
Staf Divisi Investigasi ICW, Zararah Azhim Syah, mengungkap total nilai proyek mencapai Rp141,7 miliar untuk 4.000 pekerjaan, sementara tarif batas atas sertifikasi halal menurut BPJPH hanya sekitar Rp23,05 juta per sertifikasi. Dari perbandingan tersebut, ICW menduga terjadi mark up hingga Rp49,5 miliar.
