Koma.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji pengadaan sepatu untuk siswa dalam program sekolah rakyat (SR) yang nilainya mencapai Rp 27 miliar. Kajian ini dilakukan menyusul sorotan publik terhadap harga sepatu yang disebut-sebut mencapai Rp 700.000 per pasang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan kajian tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagai bentuk dukungan pada program sekolah rakyat, KPK melalui Direktorat Monitoring saat ini sedang melakukan kajian,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026) malam.
Menurut Budi, kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi kerawanan korupsi, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang selama ini dikenal memiliki risiko tinggi.
Ia menjelaskan, sejumlah modus yang kerap terjadi dalam pengadaan di antaranya adalah perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing, manipulasi harga perkiraan sendiri (HPS), hingga praktik pengaturan pemenang tender.
“Penguatan pencegahan korupsi menjadi krusial karena sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang tinggi,” jelasnya.
Berdasarkan data KPK sepanjang 2004 hingga 2025, tercatat 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Angka ini menjadikan kasus pengadaan sebagai terbesar kedua setelah suap dan gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.
Selain itu, KPK juga terus memperkuat pengawasan melalui berbagai instrumen, salah satunya survei penilaian integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami penurunan dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, yang masuk kategori “waspada”.
Secara lebih rinci, skor pengelolaan PBJ di Kemensos pada SPI 2024 berada pada angka 67,66. Meski mengalami peningkatan pada 2025, penilaian dari kalangan ahli masih tergolong rendah, yakni 69,94.
KPK pun mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran tersebut. Ia menegaskan angka Rp 700.000 per pasang sepatu masih sebatas perencanaan awal dan belum final.
“Setiap anggaran itu direncanakan terlebih dahulu, lalu melalui pengadaan yang dilelang secara terbuka. Hasilnya biasanya lebih rendah dari perencanaan,” kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Minggu (3/5/2026).
Ia memastikan harga sepatu kemungkinan besar akan turun setelah proses lelang dilakukan. “Kalau sekarang disebut Rp 700.000 nanti hasilnya bisa jauh di bawah itu,” tegasnya.
