KOMA.ID, JAKARTA – Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus, Muhammad Lukman Ihsanuddin, menyoroti kondisi pendidikan nasional yang dinilai belum sepenuhnya menjadi prioritas negara, khususnya dalam hal kesejahteraan guru.
Dalam rilisnya pada momentum Hari Pendidikan Nasional, Lukman menyampaikan bahwa pendidikan kerap disebut sebagai kunci kemajuan bangsa, namun implementasinya masih menyisakan banyak persoalan mendasar.
“Setiap Hari Pendidikan Nasional, kita kembali diingatkan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Namun pertanyaannya, apakah negara sudah benar-benar memperlakukan pendidikan sebagai prioritas utama?” kata Lukman dalam siaran persnya, Sabtu (2/5/2026).
Ia menekankan bahwa sejarah dunia, termasuk peradaban Islam, telah menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari penghormatan terhadap guru sebagai pilar utama pendidikan.
Lukman mencontohkan Jepang pasca tragedi Bom Atom Hiroshima dan Bom Atom Nagasaki. Dalam kondisi kehancuran, Kaisar Hirohito disebut lebih memprioritaskan jumlah guru yang tersisa sebagai fondasi kebangkitan bangsa.
“Setelah tragedi Bom Atom Hiroshima dan Bom Atom Nagasaki, Jepang berada di titik nol. Namun di tengah kehancuran itu, Kaisar Hirohito justru menanyakan berapa jumlah guru yang masih hidup,” tulisnya.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan arah kebijakan strategis bahwa pembangunan bangsa dimulai dari pendidikan, bukan kekuatan militer.
Selain itu, Lukman juga mengangkat contoh dari sejarah Islam, khususnya pada masa Umar bin Khattab dan Harun al-Rasyid, di mana guru mendapatkan penghargaan tinggi, baik secara moral maupun ekonomi.
“Pada masa Umar bin Khattab, seorang guru menerima gaji sekitar lima belas dinar emas setiap bulan,” ungkapnya.
Ia bahkan merinci bahwa nilai tersebut setara dengan puluhan juta rupiah per bulan jika dikonversikan ke harga emas saat ini. Sementara pada masa Harun al-Rasyid, seorang pendidik bisa memperoleh ribuan dinar per tahun dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Lukman menilai angka-angka tersebut bukan sekadar ukuran ekonomi, tetapi menunjukkan bagaimana negara menempatkan ilmu sebagai fondasi utama peradaban.
Namun, ia membandingkan kondisi tersebut dengan realitas saat ini, di mana banyak guru—terutama honorer—masih menerima penghasilan jauh dari layak.
“Tidak sedikit guru terutama honorer yang menerima penghasilan jauh dari kata layak. Ada yang hanya mendapatkan ratusan ribu rupiah per bulan, bahkan di bawah satu juta rupiah,” tegasnya.
Ia menilai kondisi ini sebagai ironi, mengingat di satu sisi guru dituntut mencetak generasi unggul, namun di sisi lain harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Menurut Lukman, guru memiliki peran strategis sebagai pembentuk karakter dan arah berpikir generasi. Karena itu, rendahnya perhatian terhadap kesejahteraan guru berpotensi berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.
Ia juga mengkritik cara pandang yang masih menganggap pendidikan sebagai beban anggaran, bukan investasi.
“Guru yang sejahtera akan mengajar dengan fokus dan kualitas. Dari sanalah lahir sumber daya manusia yang produktif dan inovatif,” ujarnya.
Dalam perspektif Islam, lanjutnya, pendidikan berkaitan erat dengan tujuan menjaga akal (hifzh al-‘aql), sehingga perhatian terhadap guru menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.
Di akhir pernyataannya, Lukman menegaskan bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh keberanian negara dalam menetapkan prioritas pembangunan, dengan pendidikan sebagai fondasi utama.
“Jika negara benar-benar ingin maju, maka langkah pertama adalah memastikan guru hidup layak, dihormati, dan diberdayakan,” pungkasnya.
