Koma.id | Washington – Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kini merambah ke ruang digital. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump melalui Departemen Keuangan resmi membekukan aset kripto senilai 344 juta dolar AS (sekitar Rp5,93 triliun) yang disebut memiliki keterkaitan dengan Iran.
Langkah ini dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, yang menegaskan bahwa sanksi dijatuhkan terhadap sejumlah dompet digital terkait Iran.
“Departemen Keuangan AS akan terus secara sistematis melemahkan kemampuan Teheran dalam menghasilkan, memindahkan, dan memulangkan dana,” ujarnya dalam pernyataan di platform X, Jumat (24/04).
Perusahaan kripto global Tether mengonfirmasi keterlibatannya dalam pembekuan aset tersebut. Sebanyak 344 juta dolar AS dibekukan pada dua alamat berbeda setelah adanya informasi dari otoritas AS mengenai aktivitas yang diduga melanggar hukum. Penelusuran pakar blockchain menemukan indikasi hubungan material dengan rezim Iran, termasuk pergerakan dana melalui jaringan alamat perantara yang diduga terhubung dengan dompet Bank Sentral Iran.
Menurut data perusahaan pelacak kripto Chainalysis, total kepemilikan aset kripto Iran mencapai 7,8 miliar dolar AS (Rp134,57 triliun) pada 2025. Sekitar separuh dari jumlah tersebut dikaitkan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Dompet kripto yang kini dibekukan sebelumnya tercatat aktif melakukan transfer besar hingga puluhan juta dolar.
Analis senior Atlantic Council, Daniel Tannebaum, menilai pembekuan aset ini signifikan namun belum tentu mampu menghentikan aktivitas Iran.
“Iran sudah terbiasa beroperasi di bawah tekanan sanksi dan tetap menjalin bisnis dengan sejumlah negara,” katanya.
Ia menambahkan, cara efektif menekan Iran adalah dengan menargetkan negara pihak ketiga yang membantu mereka, termasuk China.
Pejabat AS menyebut Iran semakin mengandalkan aset digital untuk menstabilkan mata uang Rial dan memfasilitasi perdagangan internasional di tengah pembatasan. Karakter kripto yang lebih longgar dibanding sistem perbankan membuatnya kerap dimanfaatkan oleh negara-negara di bawah sanksi, seperti Iran, Rusia, dan Korea Utara.
