Koma.id – DPR RI mengusulkan agar pemerintah menanggung penuh iuran BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat. Usulan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Rabu (15/4/2026).
Charles menilai negara memiliki kapasitas fiskal untuk membiayai seluruh kepesertaan BPJS Kesehatan yang saat ini mencapai 225,94 juta jiwa.
“Seharusnya pemerintah mampu menanggung penuh iuran BPJS Kesehatan,” ujarnya, dikutip Jumat (17/4/2026).
Sindiran ke Prioritas Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Charles juga menyindir prioritas belanja negara yang dinilai kurang tepat sasaran. Ia menyoroti pengadaan kendaraan di kementerian/lembaga baru, termasuk rencana pengadaan ribuan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menyinggung pengadaan 21.800 unit motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak lebih mendesak dibandingkan jaminan kesehatan masyarakat.
“Kalau anggaran untuk pengadaan seperti itu bisa, harusnya untuk kesehatan rakyat juga bisa,” sindirnya.
Soroti 11 Juta Peserta Nonaktif
Usulan ini juga muncul di tengah polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang mencapai sekitar 11 juta jiwa.
Hingga saat ini, jumlah peserta yang kembali diaktifkan baru sekitar 2,1 juta jiwa, sehingga masih menyisakan jutaan masyarakat yang belum kembali mendapatkan akses jaminan kesehatan.
Menurut Charles, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan data dan kebijakan jaminan kesehatan nasional.
Hitungan Anggaran Rp113 Triliun
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan Charles, jika iuran BPJS dipatok sebesar Rp42.000 per orang per bulan, maka kebutuhan anggaran untuk menanggung seluruh peserta mencapai sekitar Rp113 triliun per tahun.
Ia menilai angka tersebut masih realistis jika dibandingkan dengan berbagai program besar pemerintah lainnya.
“Angka ini masih masuk akal jika melihat alokasi anggaran negara secara keseluruhan,” jelasnya.
Saat ini, total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat mencapai 284,6 juta jiwa atau sekitar 98,7 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, tingginya angka kepesertaan nonaktif menjadi tantangan besar dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata.
Charles menegaskan, negara harus menempatkan jaminan kesehatan sebagai prioritas utama dalam kebijakan anggaran, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat luas.
