Koma.id, JAKARTA – Analis politik senior Boni Hargens memberikan apresiasi terhadap kinerja Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di Indonesia.
Menurut Boni, langkah yang dilakukan aparat di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan respons institusional yang adaptif terhadap kompleksitas sosial, ekonomi, hingga geopolitik global.
“Langkah Polri ini bukan sekadar penegakan hukum konvensional, melainkan respons institusional yang cerdas terhadap kompleksitas yang sedang dihadapi Indonesia di berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan geopolitik,” ujar Boni Hargens.
Ia menilai, di tengah tekanan global dan dinamika rantai pasokan energi internasional, kemampuan institusi keamanan dalam negeri untuk bergerak cepat menjadi faktor penting menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, penyalahgunaan subsidi energi bukan hanya persoalan kriminal, tetapi juga ancaman terhadap ketahanan ekonomi negara.
Boni juga menyoroti peningkatan profesionalisme Polri yang kini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berbasis intelijen dan deteksi dini untuk mencegah potensi kejahatan berkembang lebih besar.
“Polri menunjukkan kepekaan institusional yang tinggi. Mereka memahami bahwa masalah BBM subsidi hari ini tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik global dan tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam berbagai pengungkapan kasus, aparat berhasil menyita ribuan barang bukti, mulai dari tabung LPG 3 kilogram yang disalahgunakan, alat konversi ilegal, kendaraan tangki BBM yang dimodifikasi, hingga dokumen transaksi jaringan penyelundupan.
Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi dilakukan secara terorganisir dengan pola distribusi ilegal yang kompleks.
“Yang lebih mengejutkan adalah kompleksitas jaringan yang terungkap. Mereka bukan sekadar individu oportunistik, melainkan kelompok terorganisir yang membangun sistem distribusi ilegal paralel,” jelasnya.
Boni juga mengapresiasi sikap tegas Kapolri yang menegaskan bahwa seluruh pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi akan ditindak tanpa pandang bulu.
“Pernyataan ‘siapapun pelakunya pasti ditindak’ bukan sekadar retorika, tetapi cerminan transformasi institusional Polri,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan sinergi antara Polri dengan BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina menjadi kunci dalam mendeteksi anomali distribusi dan membongkar jaringan ilegal.
Dengan berbagai langkah tersebut, Boni menilai Polri telah berkembang menjadi institusi modern yang lebih proaktif, terukur, dan adaptif dalam menjaga ketahanan energi nasional dari praktik penyalahgunaan subsidi.
