Koma.id, Jakarta – Penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi menambah daftar panjang kasus korupsi di daerah tersebut. Ia menjadi bupati kedua di Tulungagung yang tersandung OTT KPK, setelah sebelumnya kasus serupa menjerat Syahri Mulyo pada 2018.
Berdasarkan catatan, Syahri Mulyo terlibat dalam kasus suap proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung. Kasus tersebut mencuat pada Juni 2018 dan sempat menjadi sorotan publik, terlebih karena Syahri sempat menghilang sebelum akhirnya menyerahkan diri kepada KPK.
Ironisnya, meski telah berstatus tersangka saat itu, Syahri Mulyo tetap memenangkan Pilkada Tulungagung 2018 dengan perolehan suara signifikan, mengungguli lawannya dengan selisih yang cukup jauh.
Kini, kasus serupa kembali terjadi. KPK menetapkan Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Keduanya langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk masa penahanan awal selama 20 hari, terhitung sejak 11 hingga 30 April 2026.
Kasus ini mempertegas adanya pola berulang dalam tata kelola pemerintahan daerah di Tulungagung, khususnya terkait praktik korupsi di level kepala daerah. Publik pun kembali menyoroti efektivitas sistem pengawasan serta integritas pejabat publik di daerah.
Dengan dua bupati yang terjerat OTT dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, Tulungagung mencatatkan rekor tersendiri dalam sejarah penindakan korupsi oleh KPK, sekaligus menjadi pengingat kuat akan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
