Koma.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menerima usulan nama calon pengganti dua Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mundur dari jabatannya. Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa sejumlah nama telah diajukan untuk posisi Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA).
“Usulan-usulan sudah saya sampaikan, tapi mana yang nanti diambil itu hak beliau,” ujar Dody saat rapat di DPR, Jakarta, Selasa (07/04).
Mundurnya dua pejabat eselon I tersebut tidak lepas dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait indikasi kerugian negara di Kementerian PU. Dody mengungkapkan, BPK mengirimkan dua surat temuan pada Januari dan Agustus 2025. Dalam laporan awal, kerugian negara disebut hampir mencapai Rp3 triliun, sebelum turun menjadi sekitar Rp1 triliun pada laporan kedua.
Dody menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim ad-hoc di satuan kerja (Satker) untuk mempercepat pengembalian kerugian negara yang disebabkan pihak ketiga. Ia juga mengaktifkan kembali Komite Audit dengan melibatkan tiga jaksa dari Kejaksaan Agung.
“Tidak bisa dikatakan pengunduran diri itu mendadak. Ada proses sebelumnya, dan ketika saya mulai bekerja dengan tim bersih, yang bersangkutan memilih mundur,” katanya.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa dua Dirjen tersebut bukan sekadar mundur, melainkan dicopot karena dugaan pelanggaran. Ia mendukung penuh langkah tegas Menteri PU dalam membersihkan kementerian dari pejabat yang tidak disiplin.
“Kami tidak main-main dalam memberantas pejabat nakal,” tegas Prabowo.
Dody memastikan proses audit tetap berjalan di bawah koordinasinya dengan menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun, ia menekankan bahwa setiap keputusan terkait pejabat eselon I tetap berada di tangan Presiden.
“Apapun yang saya kerjakan harus mendapatkan arahan dan bimbingan Pak Presiden dulu sebelum saya putuskan,” ujarnya.
Dengan adanya usulan nama calon pengganti, keputusan akhir kini menunggu Presiden Prabowo untuk menetapkan pejabat baru yang akan memimpin dua direktorat strategis di Kementerian PU.
