Koma.id | Jakarta – Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menyampaikan terima kasih atas dukungan publik setelah menjadi korban penyiraman air keras. Dalam rekaman suara yang dibagikan KontraS, Andrie menyebut pelaku sebagai “orang-orang pengecut” dan menegaskan dirinya akan tetap tegar menghadapi teror tersebut.
“Halo kawan-kawan, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang yang pengecut. Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh dari kawan-kawan sekalian. A luta continua! Panjang umur perjuangan!” kata Andrie dalam rekaman suara yang diambil pada 1 April 2026 lalu.
KontraS menyebut Andrie masih menjalani perawatan intensif di ruang High Care Unit (HCU) RS Cipto Mangunkusumo. Pihak keluarga, kuasa hukum, maupun rumah sakit melarang kunjungan demi menjaga privasi dan ketenangan pasien. Berdasarkan pemeriksaan medis, Andrie mengalami luka bakar 20 persen di tubuh dan luka pada mata kanan.
Puspom TNI sebelumnya menangkap empat anggota Denma BAIS TNI yang diduga sebagai pelaku penyiraman. Mereka berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Maret 2026 dengan jeratan Pasal 467 KUHP tentang penganiayaan berencana, ancaman pidana 4-7 tahun penjara.
Komnas HAM mendorong TNI agar proses hukum dilakukan secara transparan. Komisioner Saurlin P. Siagian meminta identitas pelaku diumumkan ke publik serta melibatkan pengawasan eksternal.
“Komnas HAM mendorong transparansi proses penegakan hukum, antara lain segera mengumumkan identitas pelaku kepada publik dan memberikan akses kepada Komnas HAM untuk meminta keterangan tersangka,” ujarnya.
Peristiwa terjadi pada Kamis (12/03) malam lalu di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Usai merekam siniar di kantor YLBHI, Andrie diserang saat mengendarai sepeda motor. Ia berteriak kesakitan dan terjatuh, sebelum akhirnya dibawa warga ke RSCM untuk mendapatkan perawatan.
Kasus ini mendapat sorotan luas karena melibatkan aparat militer. Publik menuntut penegakan hukum yang akuntabel agar pelaku, baik aktor lapangan maupun aktor intelektual, dapat dimintai pertanggungjawaban secara menyeluruh.
