Koma.id | Jakarta – Eskalasi konflik di kawasan Teluk membuat situasi geopolitik memanas, sehingga menjadikan kondisi tersebut sebagai force majeure atau keadaan kahar bagi perjalanan umroh dari Indonesia. Kondisi ini berdampak nyata pada calon jamaah dan pelaku industri travel, terutama terkait proses pengembalian dana jika keberangkatan dibatalkan.
H. Ivan Septiadi, Direktur Utama Duta Mulia Travel, menjelaskan dalam sebuah podcast bersama Jurnalis Senior Aan Dwi Puantoro bahwa perang termasuk kategori force majeure yang berada di luar kendali manusia dan membuat pelaksanaan perjanjian perjalanan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Artinya, sebelum visa keluar, proses pelunasan ke hotel di Arab Saudi sudah dilakukan, dan tiket pesawat besar sudah diterbitkan (issued),” ujarnya pada Jumat (13/03).
Menurut Ivan, pihak asuransi dan travel memiliki keterbatasan besar dalam proses pengembalian dana akibat kondisi darurat perang yang mengacu pada kebijakan global. Dana yang sudah didepositkan kepada maskapai dan hotel sulit ditarik kembali karena telah terserap ke dalam sistem penyedia layanan di Arab Saudi.
Calon jamaah yang merasa khawatir atau tidak nyaman berangkat tetap memiliki hak untuk membatalkan keberangkatan secara personal. Namun, pembatalan atas keinginan sendiri tidak akan mendapatkan pengembalian dana dari pihak travel.
Industri umroh berharap ketegangan geopolitik di Timur Tengah segera mereda, agar para jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan tenang tanpa kekhawatiran akan keamanan.
