Koma.id, Jakarta – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi sorotan. Hingga Februari 2026, pemerintah mencatat defisit anggaran sekitar Rp134 triliun, angka yang memicu diskusi serius mengenai kesehatan fiskal Indonesia di tengah berbagai program prioritas nasional.
Secara prinsip, defisit anggaran bukan hal yang asing dalam pengelolaan ekonomi modern. Banyak negara menggunakan defisit sebagai instrumen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun yang kini menjadi perhatian para pengamat bukan hanya besarnya angka defisit, melainkan struktur penyebabnya serta semakin sempitnya ruang gerak fiskal pemerintah.
Selama ini, APBN Indonesia memang telah dihadapkan pada struktur belanja yang semakin kaku. Sebagian besar anggaran negara sudah “terkunci” oleh berbagai kewajiban rutin seperti pembayaran bunga utang, subsidi energi, belanja pegawai, hingga transfer ke daerah. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk kebijakan baru menjadi semakin terbatas.
Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas berskala besar. Dua program yang paling sering menjadi sorotan publik adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kedua program tersebut memiliki tujuan sosial yang dinilai penting: meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekonomi desa. Namun para pengamat menilai, dalam kebijakan publik, tujuan yang baik tetap harus diimbangi dengan desain kebijakan yang efisien serta keberlanjutan fiskal.
Program MBG, misalnya, berpotensi menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia karena jumlah penerimanya mencapai puluhan juta anak sekolah. Implementasi penuh program ini diperkirakan membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar setiap tahunnya.
Sementara itu, program penguatan koperasi desa juga memerlukan dukungan pembiayaan signifikan, baik dalam bentuk modal, fasilitas, maupun berbagai insentif fiskal lainnya.
Pengamat energi Dr. Rinto Agustino menilai bahwa program-program besar seperti ini memang dapat menjadi investasi sosial jangka panjang, namun di sisi lain juga berpotensi menjadi beban permanen bagi APBN jika tidak dirancang secara efisien dan terukur.
Menurutnya, tantangan lain justru muncul dari sisi politik anggaran. Dalam praktiknya, program yang telah menjadi simbol kebijakan pemerintah sering kali sulit disentuh oleh evaluasi kritis.
“Diskusi mengenai efektivitas program sering dianggap sebagai penolakan terhadap tujuan sosialnya. Padahal dalam tata kelola negara modern, evaluasi kebijakan adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan,” ujarnya.
Di banyak negara dengan sistem fiskal kuat, policy review terhadap program sosial dilakukan secara rutin, termasuk pada program yang populer sekalipun. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang publik benar-benar memberikan manfaat optimal.
Sejumlah opsi kebijakan sebenarnya dapat dilakukan tanpa harus menghentikan program prioritas. Salah satunya adalah penyesuaian desain kebijakan secara bertahap.
Sebagai contoh, program MBG dapat difokuskan terlebih dahulu pada daerah dengan tingkat stunting tertinggi atau kelompok masyarakat paling rentan. Pendekatan bertahap dinilai dapat menjaga dampak sosial program tanpa langsung memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara.
Hal serupa juga berlaku pada program penguatan ekonomi desa. Program koperasi desa dinilai perlu didukung dengan tata kelola yang transparan, pengawasan berbasis kinerja, serta sistem akuntabilitas yang kuat agar tidak berubah menjadi proyek birokrasi yang mahal namun minim dampak ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat sumber penerimaan negara, mulai dari reformasi perpajakan, optimalisasi penerimaan sumber daya alam, hingga peningkatan efisiensi belanja negara.
Tanpa langkah-langkah tersebut, defisit fiskal berisiko semakin bergantung pada pembiayaan utang.
Menurut Dr. Rinto, defisit APBN yang mulai terlihat sejak awal tahun seharusnya menjadi peringatan penting bagi disiplin fiskal nasional.
“Program sosial memang penting sebagai bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Namun kebijakan publik tetap harus berpijak pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam pengelolaan negara modern, yang paling berbahaya bukanlah defisit itu sendiri, melainkan ketika sumber tekanan fiskal sudah diketahui namun tidak ada keberanian politik untuk mengevaluasinya secara jujur.
