Koma.id | Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BoP) menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah. Desakan itu muncul setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/02), yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Dalam tausiyah bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI menilai BoP yang dibentuk Presiden AS Donald Trump tidak efektif mewujudkan perdamaian dunia, khususnya terkait Palestina. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar bersama Sekjen Buya Amirsyah Tambunan menandatangani pernyataan tersebut, yang berisi sembilan poin sikap, termasuk seruan agar umat Islam melakukan doa qunut nazilah dan mendesak PBB serta OKI mengambil langkah maksimal menghentikan perang.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa seluruh pembahasan terkait BoP saat ini “on hold.” Ia menyebut fokus diplomasi Indonesia bergeser pada perkembangan situasi keamanan di kawasan, terutama Iran.
“Ya ini semua pembicaraan BoP on hold, perhatian shifted ke situasi di Iran,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (03/03).
Sugiono menambahkan, Indonesia tetap menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara Teluk yang juga menjadi anggota BoP dan turut terdampak serangan.
“Kita tetap konsultasi dengan rekan-rekan di Teluk, karena mereka juga mengalami serangan,” ujarnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui adanya dorongan dari MUI dan sejumlah pihak agar Indonesia keluar dari BoP.
“Presiden menyimak dengan seksama berbagai pandangan yang berkembang, termasuk dari MUI,” kata Muzani, Senin (02/03). Ia menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan secara matang setiap langkah dengan memperhatikan dinamika kawasan serta aspirasi masyarakat.
Serangan AS-Israel terhadap Iran dinilai MUI sebagai eskalasi serius yang berpotensi menyeret Timur Tengah ke konflik terbuka. MUI menilai langkah tersebut justru memperkuat dominasi Israel atas Palestina dan membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
MUI juga mengutuk serangan itu sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan prinsip pembukaan UUD 1945, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
