Koma.id — Aktivis dan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyatakan akan mendeklarasikan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) dari tangan oligarki setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Said Didu menyampaikan rencana deklarasi itu melalui unggahan di akun X (Twitter) miliknya, @msaid_didu, yang menjelaskan bahwa gerakan tersebut akan berlangsung pada Selasa (10/2/2026) pukul 10.00 WIB di Gedung Joeang, Jakarta.
“Mari bersatu mengembalikan kedaulatan yang sudah dirampok oleh oligarki bersama politisi busuk, oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak hukum. Deklarasi awal perjuangan 10 Februari 2026 jam 10.00 di Gedung Joeang — Jakarta,” tulis Said Didu.
Said Didu mengatakan gerakan ini tidak hanya menargetkan oligarki dalam bidang politik, tetapi juga ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah. Ia menyebutkan bahwa gerakan ini akan melibatkan para jenderal purnawirawan TNI, tokoh nasional, dan aktivis.
Menurut Said Didu, pertemuan dengan Presiden Prabowo menjadi momentum untuk menyampaikan “mandat moral” terkait keresahan publik terhadap dominasi oligarki. Ia menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut, isu pencaplokan kedaulatan rakyat oleh oligarki menjadi pembahasan utama yang menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara gerakan sipil di luar pemerintahan dengan beberapa pemangku kebijakan di dalam pemerintahan.
Said Didu menegaskan bahwa gerakan ini tidak dimaksudkan sebagai oposisi terhadap Presiden Prabowo sendiri, tetapi diarahkan kepada pihak-pihak yang dinilai menghambat agenda reformasi dan pengembalian kedaulatan rakyat. “Kami tidak oposisi terhadap Presiden. Oposisi kami adalah terhadap orang-orang di sekitar beliau yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan,” kata Said Didu dalam pernyataannya.
Dalam diskusinya dengan Presiden Prabowo juga dibahas berbagai isu strategis seperti pemberantasan korupsi, reformasi Kepolisian RI, dan isu-isu sensitif lain demi perbaikan bangsa ke depan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh seperti peneliti BRIN Siti Zuhro, eks Ketua KPK Abraham Samad, dan mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji.
Rencana deklarasi GMKR ini dipandang sebagai langkah lanjutan dari upaya menyatukan kekuatan masyarakat sipil untuk menekan dominasi oligarki yang dinilai telah merampas kedaulatan rakyat, serta menjadi bentuk advokasi terhadap kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat luas.
