Koma.id– Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menanggapi ucapan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam polemik penolakan wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Islah menyayangkan sikap Gatot Nurmantyo, yang dinilai masih membawa ego sektoral meski telah memasuki status sipil. Padahal setelah pensiun, seluruh mantan pejabat militer tidak lagi berada dalam sistem hukum militer dan sepenuhnya menjadi warga sipil.
“Pak Gatot ini ruang ego sektoral masih tantara aktif masih dibawa lagi ke ruang-ruang ketikan dia saduah menjadi sipil. Kalau dia hilang mobil dia lapornya ke polsek,” kata dalam Podcast Koma Indonesia, dikutip Kamis (5/2/2026).
Islah menegaskan, sebagai warga sipil, Gatot seharusnya tidak lagi membuka ruang konflik atau ‘pertempuran’ narasi antara TNI dan Polri di ruang publik. Pasalnya, pernyataan yang berpotensi memicu gesekan antar institusi justru berbahaya bagi stabilitas demokrasi dan keamanan nasional.
“Enggak usah membuka ruang ‘pertempuran’ antara polisi dan tentara. Tidak boleh begitu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Islah menjelaskan bahwa pernyataan Kapolri terkait posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden justru sejalan dengan prinsip demokrasi. Jadi, secara konstitusional, Presiden memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan nasional, sehingga kepolisian harus berada dalam garis komando langsung kepala negara.
“Karena memang kepolisian ini secara prinsip demokrasi harus berada di bawah Presiden. Karena apa? Dia bertanggung jawab terhadap keamanan nasional,” tandasnya.
