Koma.id — Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang melontarkan pernyataan kontroversial soal “Garansi Allah” dalam menjamin keamanan makanan bagi jutaan penerima manfaat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjelaskan komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) terkait target ambisius nol kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026.
“Kalau menggaransi itu Allah yang garansi ya, tapi kita akan berusaha bekerja keras untuk meminimalisir,” ujar Nanik.
Ucapan itu beredar di media sosial dan memicu perdebatan. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah jaminan keamanan pangan dalam program nasional berskala besar cukup disandarkan pada ikhtiar dan keyakinan, atau seharusnya sepenuhnya ditopang oleh sistem pengawasan yang ketat, terukur, dan transparan.
Target Ambisius, Tantangan Nyata
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar puluhan juta penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan. Seiring perluasan cakupan dan besarnya anggaran negara yang digelontorkan, isu keamanan pangan menjadi perhatian utama.
Sejumlah kasus dugaan keracunan yang sempat muncul pada fase awal pelaksanaan MBG menjadi catatan penting bagi pemerintah. Meski jumlahnya relatif kecil dibandingkan skala program, insiden tersebut menunjukkan bahwa risiko selalu ada, terutama dalam rantai distribusi makanan massal.
Dalam berbagai kesempatan, BGN menegaskan bahwa target nol keracunan bukan sekadar slogan, melainkan arah kebijakan yang ingin dicapai melalui perbaikan standar operasional prosedur (SOP), pengawasan bahan baku, hingga penguatan dapur penyedia MBG di daerah.
Sorotan Publik dan Tuntutan Akuntabilitas
Namun demikian, pernyataan soal “garansi Allah” dinilai sebagian pihak berpotensi menimbulkan tafsir keliru. Di ruang publik, muncul kekhawatiran bahwa narasi tersebut dapat mengaburkan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan pangan.
Pengamat kebijakan publik menilai, dalam program berbasis anggaran negara, jaminan keamanan makanan harus bertumpu pada sistem, bukan sekadar niat baik. Mulai dari sertifikasi dapur, pengawasan rantai pasok, uji kelayakan bahan pangan, hingga mekanisme respons cepat jika terjadi insiden, seluruhnya harus berjalan secara konsisten.
Di sisi lain, ada pula pandangan yang melihat pernyataan tersebut sebagai ekspresi personal, bukan sikap institusional. Yang terpenting, kata mereka, adalah bagaimana BGN memastikan pernyataan komitmen itu diterjemahkan dalam langkah teknis yang konkret dan bisa diaudit.
Penegasan Komitmen BGN
BGN sendiri menegaskan bahwa target nol keracunan tetap disertai upaya sistematis. Lembaga ini mengklaim tengah memperketat standar kebersihan, meningkatkan pelatihan pengelola dapur MBG, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan.
Ke depan, tantangan utama MBG bukan hanya soal distribusi dan kecukupan gizi, tetapi juga kepercayaan publik. Setiap pernyataan pejabat, terutama yang menyentuh aspek sensitif seperti keselamatan penerima manfaat, berpotensi membentuk persepsi luas di masyarakat.
Dengan target besar dan sorotan publik yang kian tajam, program MBG kini diuji bukan hanya dari sisi niat, tetapi dari ketangguhan sistem pengawasan pangan yang menopangnya.
