Koma.id – Menjelang akhir tahun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai belum memenuhi standar operasional dan higienitas.
Irma menegaskan, evaluasi ketat sangat diperlukan guna menekan potensi kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut hingga nol persen.
“BGN harus memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan dan kebersihan pangan. Tujuannya jelas, agar tidak ada lagi risiko keracunan makanan pada anak-anak penerima manfaat,” kata Irma.
Temuan Sidak DPR
Irma mengungkapkan, dalam sejumlah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya saat masa reses, ia masih menemukan dapur MBG yang beroperasi dalam kondisi tidak sesuai standar.
Beberapa temuan di lapangan antara lain:
• Bahan makanan kering diletakkan langsung di lantai tanpa alas;
• Bahan deterjen dan cairan pembersih disimpan bercampur dengan bahan makanan kering;
• Tata kelola penyimpanan yang dinilai berpotensi mencemari bahan pangan.
Menurut Irma, kondisi tersebut sangat berisiko terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi para siswa dan bertentangan dengan prinsip dasar keamanan pangan.
Respons atas Penghentian Sementara MBG
Menanggapi keputusan BGN yang akan menghentikan sementara distribusi MBG pada awal 2026, Irma berharap masa jeda tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembenahan menyeluruh.
“Jeda ini harus digunakan BGN untuk memperbaiki sistem, meningkatkan pengawasan, dan memastikan seluruh SPPG benar-benar siap sebelum program dijalankan kembali,” ujarnya.
Ia menilai, langkah evaluasi dan pembenahan menjadi kunci agar program MBG tidak hanya berjalan secara masif, tetapi juga aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Irma menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan dan keamanan proses penyajiannya.
DPR, kata dia, akan terus melakukan pengawasan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak.
