Koma.id – Polemik terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kembali memicu ketegangan politik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sejumlah politikus dari partai lain saling melontarkan pernyataan keras soal isu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Juru Bicara DPP PSI Faldo Maldini mengecam pihak-pihak yang disebutnya menyebarkan kabar bohong terkait bandara tersebut dan kemudian mengaitkannya dengan Jokowi. Ia meminta aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki penyebaran informasi yang dinilainya menyesatkan.
“Jelas sekali ada pihak-pihak yang sengaja menyebar kabar bohong. Jika dibiarkan, publik dirugikan, persepsi yang keliru bisa terbentuk,” kata Faldo.
PSI menilai isu yang beredar mengenai Bandara IMIP telah digiring sebagai bentuk serangan politik terhadap Jokowi. Karena itu, PSI meminta klarifikasi resmi dari otoritas terkait, terutama mengenai perizinan, pengelolaan, dan status kepemilikan bandara tersebut.
Di sisi lain, kritik lebih keras datang dari Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean. Ia menyebut polemik Bandara IMIP dapat mengarah pada dugaan tindakan melawan konstitusi oleh Jokowi.
Menurutnya, jika Presiden terlibat dalam kebijakan atau perjanjian yang dianggap mengancam kedaulatan negara, tindakan tersebut berpotensi masuk kategori makar.
Ferdinand merujuk pada ketentuan dalam UUD 1945 serta Sumpah Presiden, yang mewajibkan kepala negara melindungi tumpah darah Indonesia. Ia juga menyinggung UU Nomor 1 Tahun 1946, yang mengatur bahwa pejabat negara dilarang membuat perjanjian yang bisa mengancam kedaulatan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait tudingan tersebut. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga belum memberikan klarifikasi tambahan mengenai status bandara yang berada dalam kawasan industri tersebut.
