Koma.id– Polemik pembangunan rumah pensiun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Colomadu, terus memantik sorotan publik. Pengamat politik dan kebangsaan M. Rizal Fadillah menilai proyek bernilai hingga ratusan miliar rupiah itu tidak wajar dan perlu diaudit karena berpotensi menyalahi aturan penggunaan dana publik.
Menurutnya, meski Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 memberi hak kepada mantan presiden untuk memperoleh rumah sebagai bentuk penghormatan negara, nilainya tidak seharusnya berlebihan.
Berdasarkan harga tanah di kawasan Colomadu yang mencapai Rp15–17 juta per meter persegi, nilai lahan rumah Jokowi yang seluas 12.000 meter persegi bisa mencapai Rp120 miliar, dan dengan bangunan serta fasilitasnya, totalnya ditaksir menembus Rp200 miliar.
“Presiden SBY hanya mendapat tanah seluas 1.500 meter persegi di Jakarta. Presiden sebelumnya bahkan hanya menerima dalam bentuk uang. Tapi untuk Jokowi, angkanya membengkak luar biasa,” kata Rizal, dikutip.
Sementara itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan menempati rumah pensiun tersebut, meski progres pembangunan sudah mencapai 95 persen. Ia menyebut rumah itu masih berada di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara dan belum diserahterimakan kepadanya.
Jokowi memilih tetap tinggal di rumah lamanya di Sumber, Banjarsari, Solo, karena merasa lebih nyaman di tempat yang sudah lama ditempati. Meski begitu, ia membuka kemungkinan rumah pensiun di Colomadu nantinya digunakan untuk kegiatan pertemuan atau ruang publik.
IJTI Kecam Manajemen Apartemen Saladin Depok
“Nggak, tetap ditempati rumah lama. Enggak, tetap di rumah lama. Alhamdulillah, sudah punya rumah, sudah punya rumah kok. Sudah punya rumah meskipun rumahnya kecil ya apa pun tetap senang di rumah yang lama,” terangnya.
