Koma.id – Rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai Soeharto layak mendapatkan penghargaan atas jasa dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional, namun sebagian lainnya mengecam keras karena dinilai mengkhianati semangat Reformasi 1998.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Laiskodat, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pengakuan terhadap Soeharto perlu dilihat secara objektif dan proporsional dengan menimbang rekam jejak panjangnya dalam sejarah pembangunan Indonesia.
IJTI Kecam Manajemen Apartemen Saladin Depok
“Setiap tokoh bangsa memiliki jejak pengabdian yang patut diapresiasi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak kemajuan yang terjadi pada masa kepemimpinan beliau. Masyarakat perlu melihat hal ini secara arif dan tidak terjebak pada penilaian yang sempit,” ujar Viktor di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/10).
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, yang mengecam keras langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk kemunduran moral dan politik yang mengabaikan nilai-nilai reformasi.
“Langkah ini adalah pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998 sekaligus bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam sejarah bangsa. Tidak seharusnya pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan diberi gelar pahlawan,” kata Hendardi.
Kepercayaan Publik ke Polri Melonjak 82,4 Persen, Reformasi Kapolri Dinilai Berbuah Manis
Hendardi juga menyoroti pernyataan Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, yang sebelumnya menyebut seluruh tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial telah memenuhi kriteria administratif dan historis untuk mendapat gelar pahlawan nasional — termasuk nama Soeharto di dalamnya.
Wacana pemberian gelar ini memunculkan perdebatan publik yang tajam, mengingat Soeharto juga dikenal sebagai figur yang kontroversial akibat berbagai kasus pelanggaran HAM dan praktik korupsi yang mewarnai masa pemerintahannya.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai langkah ini berpotensi menodai perjuangan reformasi, sementara sebagian lainnya menilai Soeharto tetap pantas dihargai karena dianggap membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru.
Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan keputusan resmi terkait penetapan nama Soeharto sebagai pahlawan nasional.
