Koma.id – Ketua, sejumlah komisioner hingga sekretaris jenderal (sekjen) KPU RI kena sanksi peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sanksi keras itu dijatuhkan terhadap mereka terkait pengadaan sewa private jet saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
IJTI Kecam Manajemen Apartemen Saladin Depok
Isu private jet ini memang bukan barang baru menerpa para petinggi KPU RI. Pada pertengahan 2024 lalu, hal ini sempat ramai jadi perbincangan publik usai diungkap anggota DPR RI dalam rapat.
Permasalahan penyewaan private jet oleh para petinggi KPU RI mulanya ramai setelah disampaikan anggota DPR dalam rapat bersama KPU RI pada tahun lalu.
Rapat itu digelar Komisi II DPR dengan memanggil KPU RI untuk membahas rencana anggaran pada Rabu (15/5/2024) di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Kepercayaan Publik ke Polri Melonjak 82,4 Persen, Reformasi Kapolri Dinilai Berbuah Manis
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Riswan Tony kala itu menyoroti gaya hidup anggota KPU yang gemar berfoya-foya. Riswan mengusulkan agar anggaran untuk tahapan Pemilu di 2025 dikecilkan.
“Empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta, belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini,” kata Riswan.
“Tiap minggu mereka ke sini, oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi Pilkada, kita kecilkan saja ketua jangan lagi miliar-miliar triliunan,” sambung dia.
Menurutnya, anggaran yang terlalu besar membuat gaya hidup anggota KPU pun berubah. Dia lantas mencontohkan gaya hidup anggota KPU seperti tokoh fiksi Don Juan.
“Ini akhirnya bukan apa-apa kaget ini. Punya uang Rp 56 T itu kaget, akibatnya udah ada yang kayak Don Juan. Nyewa privat jet, belum lagi dugemnya, bukan kita nggak dengar itu pasti DKPP tau, nggak mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya,” jelas dia.
“Jadi minta khusus Pak Ketua DKPP kita minta buka-bukaaan kalau nggak mau terbuka kita minta tertutup,” imbuhnya.
Isu itu pun langsung direspons eks Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Hasyim mengatakan alasan penyewaan private jet semata dalam rangka monitoring logistik Pemilu.
“Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh dan yang bertanggungjawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?” kata Hasyim kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
Hasyim mengatakan penyewaan jet untuk memastikan surat suara terutama formulir dapat terkirim tepat waktu. Ia menyinggung waktu pengadaan logistik hanya 75 hari yang mesti diselesaikan dengan benar.
“Memang untuk memastikan surat suara terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu,” ujar Hasyim.
“Tahu nggak teman-teman pengadaan logistik cuma 75 hari siapa yang nggak spot jantung. Kalau gagal siapa yang dituduh gagal?” sambungnya.
