Koma.id– Imparsial, menyampaikan catatan kritis terhadap kebijakan pertahanan di bawah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Evaluasi ini disampaikan dalam forum bertajuk “Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Bidang Pertahanan” yang digelar secara daring, Minggu (19/10/2025).
Koordinator Peneliti Imparsial, Annisa Yudha, menyoroti sedikitnya lima isu utama dalam bidang pertahanan, yakni: Normalisasi kehadiran militer di ranah sipil, Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Penguatan struktur Komando Teritorial TNI, Kekerasan militer dan praktik impunitas, dan Legalisasi militerisme melalui produk hukum.
Dalam pemaparannya, Annisa mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 133 nota kesepahaman (MoU) yang dibuat antara TNI dan berbagai lembaga atau kementerian sipil. Jumlah ini meningkat drastis dibanding awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014, yang hanya mencatat sekitar 33 MoU.
“Tetapi lewat catatan Imparsial dari 133 MoU tersebut, banyak MoU yang kami nilai tidak sejalan dengan bidang pertahanan,” kata Annisa.
Imparsial menilai banyak MoU tersebut melibatkan kegiatan di luar fungsi militer, seperti kerja sama TNI dengan BKKBN dalam program Keluarga Berencana, serta TNI dengan BPOM dalam distribusi vitamin untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengadilan Militer Jatuhkan Vonis 1,5 hingga 3 Tahun kepada Penyiram Air Keras Andrie Yunus
Menurut Annisa, pelibatan militer dalam kegiatan sipil semacam ini merupakan kemunduran signifikan dari agenda reformasi sektor pertahanan dan keamanan, khususnya reformasi peran TNI pascareformasi 1998.
“Seharusnya kegiatan atau program yang tidak bersinggungan dengan bidang pertahanan, pemerintah bisa melibatkan atau kementerian lembaga sipil lain, bukan militer,” tandasnya.
