Koma.id – Sejumlah organisasi perempuan lintas sektor di Indonesia menyuarakan evaluasi terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Para aktivis perempuan menyoroti bahwa meningkatnya militerisme di ranah sipil membawa dampak struktural terhadap hak perempuan dan kehidupan mereka sehari-hari. Sebuah analisis feminis menjelaskan bahwa “Penguatan peran militer dalam urusan sipil memperburuk ketidakadilan gender serta meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan.”
Salah satunya, Komite Nasional Perempuan Mahardhika menuntut kehidupan yang aman dan bermartabat bagi seluruh perempuan di Indonesia, bukan hanya bagi mereka yang memiliki kekuasaan atau akses ekonomi.
Gerakan perempuan juga mendesak agar perempuan dari berbagai latar—pekerja buruh, masyarakat adat, komunitas urban—dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemerintahan, bukan hanya sebagai objek kebijakan.
Sisi ekonomi pun turut disoroti—perempuan menghadapi beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga, dalam kebijakan yang dinilai kurang berpihak terhadap mereka.
Para aktivis menyebut bahwa keberpihakan nyata harus diukur dari kebijakan yang menciptakan lapangan kerja layak, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan.
Para aktivis perempuan menggarisbawahi bahwa suara perempuan bukan seragam, melainkan beragam dan harus didengar sebagai bagian hidup berbangsa.
