Koma.id | Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa hingga awal Oktober 2025 belum ada keputusan resmi terkait jadwal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya unggahan di media sosial yang menyebut bahwa seleksi CPNS akan dibuka pada Agustus–September 2026 dengan kuota mencapai 400.000 formasi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait kemungkinan pembukaan seleksi CPNS tahun depan.
“Kami sedang berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait,” ujar Zudan. Ia menambahkan bahwa masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga membantah kabar yang beredar. Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB, Mohammad Averrouce, menegaskan bahwa pemerintah masih fokus menyelesaikan proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.
“Hingga Oktober 2025, kami masih menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN. Kebutuhan CASN tahun 2024 saja mencapai 1,26 juta, terbesar dalam 10 tahun terakhir,” kata Averrouce.
Averrouce menjelaskan bahwa pembahasan rekrutmen CPNS 2026 masih memerlukan kajian mendalam, termasuk soal anggaran dan kesiapan teknis antarinstansi. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
“Pengadaan CASN tidak hanya menjadi kebijakan Kemenpan-RB, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara serta kesiapan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, pendaftaran CPNS 2024 dibuka pada 19 Agustus dengan total 250.407 formasi di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Rekrutmen CPNS umumnya digelar sekali dalam setahun, namun waktunya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah.
Meski belum ada kepastian jadwal CPNS 2026, pemerintah telah membuka jalur alternatif melalui Seleksi Sekolah Kedinasan 2025, yang menyediakan 3.252 formasi di tujuh kementerian/lembaga, termasuk IPDN, PKN STAN, dan STIS.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus memantau kanal komunikasi resmi seperti situs BKN dan Kemenpan-RB guna mendapatkan informasi yang valid dan terhindar dari potensi penipuan.
