Koma.id | Jakarta – Menjelang peringatan Gerakan 30 September 1965 (G30S), sebuah akun TikTok bernama @muryi6 memicu kontroversi dengan unggahan ajakan aksi turun ke Gedung DPR RI pada 30 September 2025. Dalam unggahan tersebut, akun tersebut menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor, sembari menyebut “rakyat adalah 30S di negara Indonesia.”
Konten tersebut dinilai provokatif dan berpotensi menyesatkan publik, terutama generasi muda yang belum memahami sepenuhnya konteks sejarah G30S. Pemerhati anak dan perempuan, Roostien Ilyas, mengecam narasi tersebut dan mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam agitasi digital yang membelokkan makna peringatan nasional.
“Gerakan 30 September adalah tragedi kelam bangsa. Menjadikannya simbol aksi massa tanpa pemahaman sejarah yang utuh adalah bentuk pembelokan yang berbahaya,” ujar Roostien, Minggu (28/09).
Ia menambahkan, penggunaan istilah “rakyat adalah 30S” sangat tidak pantas dan bisa menimbulkan trauma baru bagi keluarga korban serta generasi yang tengah belajar memahami sejarah bangsa.
“Anak-anak dan remaja yang aktif di media sosial harus dilindungi dari narasi manipulatif seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan sejarah dijadikan alat provokasi,” tegasnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan tengah memantau konten tersebut dan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran terhadap UU ITE atau potensi gangguan ketertiban umum.
Sementara itu, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran resmi untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September sebagai bentuk penghormatan terhadap para Pahlawan Revolusi, dan satu tiang penuh pada 1 Oktober dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menjaga suasana kondusif menjelang peringatan nasional. Aparat keamanan juga disiagakan untuk mengantisipasi potensi gangguan di sekitar Gedung DPR RI.
