Koma.id | Jakarta – Permasalahan keamanan di Papua kini memasuki babak yang lebih kompleks. Tak hanya diwarnai oleh aksi kekerasan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), kini muncul ancaman baru yang lebih halus namun dinilai lebih berbahaya yakni Kelompok Kriminal Politik (KKP).
Menurut Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, KKP bergerak melalui pendekatan ideologis dan intelektual, menyusup lewat profesi seperti pelajar, mahasiswa, hingga pekerja sipil. Berbeda dengan KKB yang menenteng senjata dan melakukan serangan fisik, KKP menyebarkan propaganda Papua Merdeka melalui unjuk rasa, rapat, deklarasi, dan media sosial2.
“Kalau KKB menggunakan senjata, maka KKP menggunakan wacana politik dan ideologis. Mereka menyasar kesadaran intelektual, termasuk kepada mereka yang awalnya tidak simpati,” ujar Faizal.
Faizal menekankan bahwa jika dibiarkan, KKP berpotensi menumbuhkan simpati baru di kalangan masyarakat Papua, bahkan kepada mereka yang sebelumnya tidak mendukung gerakan separatis. Ia menyebut bahwa ancaman KKP bisa lebih besar dalam jangka panjang karena menyasar akar kesadaran dan membentuk narasi tandingan terhadap negara.
Kelompok ini juga memiliki jaringan luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disebut aktif menyuarakan agenda separatisme melalui lobi internasional dan diaspora mahasiswa.
Satgas Damai Cartenz kini mengedepankan pendekatan hukum dan kultural dalam menangani KKB dan KKP. Faizal menyebut bahwa penanganan konflik Papua tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan, melainkan harus melibatkan pendekatan sosial, ekonomi, dan pembangunan yang komprehensif.
“Permasalahannya bukan cuma senjata. Ada ketimpangan, keterbatasan, dan luka sejarah. Maka penyelesaiannya harus berbasis paradigma baru dan holistik,” tegasnya.
Situasi di Papua saat ini masih dalam kendali aparat, namun dinamika dan kerawanan tetap menjadi perhatian serius. Faizal menegaskan bahwa menjaga stabilitas Papua adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya TNI dan Polri.
